Kuras Anggaran Negara, PKS Sarankan Pemerintah Setop Proyek IKN

POLHUKAM.ID - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyarankan pemerintah agar tidak melanjutkan proyek Ibu Kota Nusantara. Pasalnya, proyek ini menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)yang sangat besar.

"Proyek IKN tak layak untuk dilanjutkan, karena tidak tepat waktu dan belum prioritas. Sudah pasti akan membebani APBN atau tepatnya APBN tidak mampu memenuhi keinginan presiden yang tidak rasional," kata Anggota Komisi XI DPR Fraksi PKS, Hidayatullah Hidayatullah kepada Inilah.com, dikutip Rabu (22/11/2023).

Ia menjelaskan, hal itu terbukti dari adanya beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang dicoret, seperti pembangunan infrastruktur berupa jalan tol di Sumatra.

"APBN sudah tidak sanggup. Menurut saya, hentikan saja proyek IKN dan fokus dulu untuk membangun sektor ekonomi, baik keuangan maupun riil yang menjadi kebutuhan dasar rakyat seperti pangan, sandang dan papan," ujarnya.

Dua Hal yang Buat Investor Enggan Investasi di IKN

Tak hanya itu, Hidayatullah juga menilai ada dua alasan mengapa investor enggan berinvestasi di IKN.

"Pertama, stabilitas politik dan kepastian hukum. Tidak ada kepastian pasca-Pemilu 2024 (bahwa) rezim yang terpilih akan melanjutkan program IKN," jelasnya.

"Dan regulasi terkait IKN, berupa insentif yang diberikan kepada investor tidak didasari dengan proses yang benar, sehat, dan demokratis," ujar Hidayatullah menambahkan.

Sumber: inilah