Pleno KNEKS: Bergerak Lebih Cepat dalam Mewujudkan Visi Ekonomi Syariah Indonesia

Dalam rapat ini turut hadir pimpinan dari 26 kementerian/lembaga/instansi Anggota dan non-Anggota KNEKS, serta beberapa pemimpin daerah provinsi di Indonesia.

Baca Juga: Persiapan Rapat Pleno KNEKS Pekan Depan, Menkeu Temui Wapres

Pimpinan yang hadir di antaranya adalah: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan, serta perwakilan Kementerian/Lembaga Anggota dan non-Anggota KNEKS.

Rapat yang mengangkat tema "Bergerak Lebih Cepat untuk Mewujudkan Indonesia sebagai Produsen Halal Terkemuka di Dunia" ini merupakan lanjutan dari Pleno Pertama yang dilaksanakan pada 30 November 2021.

Tema ini diambil dengan pertimbangan bahwa pada rapat sebelumnya sudah dilakukan sinergi dan harmonisasi melalui "menyatukan langkah" seluruh pihak yang terlibat, sehingga saat ini adalah momen yang tepat untuk bergerak "lebih cepat" dengan fokus pada waktu dan Program Prioritas.

Baca Juga: Bertemu Sri Mulyani, Wapres Harap Rapat Pleno KNEKS ke-2 Bahas Program Peningkatan Kewirausahaan

Rapat Pleno ini bertujuan memberikan laporan terkini sekaligus meminta arahan Ketua Harian atas pelaksanaan berbagai program kerja KNEKS, baik 13 Program Prioritas yang telah disepakati pada rapat pleno sebelumnya di 2021, maupun program kerja KNEKS lainnya.

Selain itu, dalam rapat juga dilakukan pemutaran video capaian Program Kerja KNEKS, yang mana dari 13 program prioritas terdapat 8 program yang sudah terealisasi dan diharapkan akan memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang besar terhadap perkembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Tanah Air.

Semua inisiatif dan fokus capaian mengarah kepada percepatan untuk mewujudkan Pusat Produsen Halal Dunia, di antaranya terkait pembiayaan, sertifikasi, ekspor dan impor, Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS), Pusat Data Ekonomi Syariah serta riset halal.

Dalam rapat ini, Wakil Presiden berpesan agar semua pihak dapat terus bahu-membahu memajukan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Indonesia.

Baca Juga: Halalbihalal IA-ITB: Perkuat Pemulihan Ekonomi melalui Teknologi untuk UMKM

"Saya ingin capaian yang dihasilkan hingga saat ini terus dioptimalkan, agar Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia bisa berkontribusi signifikan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dalam tataran global," ujar Ketua Umum MUI Ke-7 dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/5/2022).

Selain itu, Wapres juga menuturkan bahwa dengan semakin nyatanya kontribusi Ekonomi Syariah terhadap Perekonomian Indonesia, masyarakat juga akan semakin menantikan kehadiran Ekonomi dan Keuangan Syariah. 

Hal-hal strategis yang dibahas dalam Rapat Pleno ini sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai sekretaris KNEKS, antara lain:

Baca Juga: Maruf Minta Perbankan Syariah Bersinergi dengan Industri Halal

a. Pada klaster Pengembangan Industri Produk Halal, kodifikasi data produk halal dengan perdagangan internasional (ekspor dan impor) telah berjalan dengan baik. Data ekspor produk Indonesia yang telah memiliki sertifikasi halal telah dapat diidentifkasi. Ke depan hal yang sama juga akan dilakukan pada data impor nasional.

Pertukaran data sertifikat halal telah dilakukan secara real-time antara Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga National Single Window (LNSW) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai, sehingga dapat dilakukan pencatatan komoditas halal ekspor yang terintegrasi dan akan terus dikembangkan agar mencakup data produk halal impor.

Kementerian Agama melalui BPJPH dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) perlu terus untuk memperkuat bisnis proses sertifikasi halal untuk mencapai target 10 juta produk UMK bersertifikasi halal.