polhukam.id - Konglomerat kenamaan tanah air, Hary Tanoesoedibjo alias Hary Tanoe kini tengah mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI Dapil Banten III.
Tak tanggung-tanggung, Hary Tanoe mengajak sang istri beserta kelima anaknya untuk mencalonkan diri pada Pemilu 2024 mendatang.
Pemberitaan Hary Tanoe yang memboyong anggota keluarganya untuk terjun ke dunia politik menjadi viral di media sosial dan mendapat banyak atensi dari publik.
Namun, dibalik pencalonan Hary Tanoe menjadi Caleg, tersiar kabar tidak mengenakkan yang menyeret nama dan perusahaan miliknya.
Hal tersebut terkuak setelah adanya sejumlah pengguna akun di media sosial X yang mengklaim pernah bekerja di stasiun Tv swasta milik Hary Tanoe, dan mengaku mendapat perlakuan yang tidak baik selama bekerja.
Dikutip polhukam.id dari akun X @RanggaWidigda yang diunggah pada Selasa, 2 Januari 2023, berikut sederet dugaan pelanggaran yang telah dilakukan perusahaan milik Hary Tanoe.
"Berhubung pelanggaran yang dilakuin MNC lumayan banyak, gw pengen bikin thread untuk ngejelasin satu-satu pelanggaran hukum yang terjadi.
Siapa tau pelanggaran-pelanggaran ini terjadi juga di banyak perusahaan lain," bunyi cuitan akun tersebut.
1. PKWT tidak diserahkan ke karyawan setelah penandatanganan
Seorang karyawan mengaku tidak mendapat Perjanjan Kerja Waktu Tertentu (PKWT) setelah tanda tangan kontrak, dengan alasan penilaian dari head.
Hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 54 ayat (3) UU 13/2003 yang tidak diubah dalam UUCK.
"Penilaian dari head" ga ada hubungannya sama penyerahan PKWT. Itu alesan yang ga make sense," ujar akun tersebut.
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: kilat.com
Artikel Terkait
Prabowo Panggil Persatuan Purnawirawan TNI AD ke Istana, Ada Apa?
Nunggak Pajak, Mobil yang Ditumpangi Jokowi buat Melapor Ternyata Milik Perusahaan Kahiyang Ayu
Viral Senpi Laras Panjang saat Bentrok di Kemang, Kapolres Sebut Itu Senapan Angin
Kisah PETRUS di Era Soeharto: Aksi Pungli Ganggu Perekonomian, Preman Banyak Ditemukan Tewas di Karung