Pengawasan perlu dilakukan terhadap produsen dan distributor berbasis wilayah dimulai dari daerah yang rawan seperti Jambi, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan. Baru daerah yang cukup rawan seperti Sumut, Riau dan Sumatera Barat.
"Kalau sudah melibatkan militer kesannya birokrat sipil sudah tidak mampu. Padahal masalahnya tidak seperti itu. Pemerintah hanya kurang tegas berhadapan dengan mafia-mafia migor," pungkas Mulyanto.
Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman sempat turun langsung untuk mengawasi harga minyak goreng di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (1/6/2022). Itu dilakukan sebagai respons dari arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Angkatan Darat diperintah Luhut untuk membantu pemda serta kepolisian, terkhusus di Pulau Jawa dan Bali untuk mengawasi ketersediaan dan harga minyak goreng.
Sumber: suara.com
Artikel Terkait
Demo DJP Sumut: Buruh Bongkar Skandal Perusahaan Fiktif & Dugaan Intimidasi Whistleblower Berani Tolak Suap Rp25 M
Brigpol Arya Gugur Ditembak Saat Cegah Curanmor! Rekaman CCTV Ungkap Detik-Detik Mencekam
Jakmania Wajib Baca! Alumni MBFA Bongkar Fakta di Balik Nasib Persija yang Kian Terpinggirkan
Viral! Akun X Jepang Salah Sangka, Rumah Jokowi Dikira Rumah Angker Buat Uji Nyali