Pengawasan perlu dilakukan terhadap produsen dan distributor berbasis wilayah dimulai dari daerah yang rawan seperti Jambi, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan. Baru daerah yang cukup rawan seperti Sumut, Riau dan Sumatera Barat.
"Kalau sudah melibatkan militer kesannya birokrat sipil sudah tidak mampu. Padahal masalahnya tidak seperti itu. Pemerintah hanya kurang tegas berhadapan dengan mafia-mafia migor," pungkas Mulyanto.
Sebelumnya, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman sempat turun langsung untuk mengawasi harga minyak goreng di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (1/6/2022). Itu dilakukan sebagai respons dari arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Angkatan Darat diperintah Luhut untuk membantu pemda serta kepolisian, terkhusus di Pulau Jawa dan Bali untuk mengawasi ketersediaan dan harga minyak goreng.
Sumber: suara.com
Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur