Komite HAM PBB Kritik Netralitas Jokowi, Timnas AMIN: Ini Tamparan Keras

POLHUKAM.ID -Presiden Joko Widodo mendapat sorotan soal netralitasnya dalam pelaksanaan Pemilu 2024 oleh Anggota Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas AMIN) Billy David Nerotumilena menilai hal itu merupakan peringatan keras kepada pemerintah.

"Kita perlu melihat ini sebagai tamparan keras bagi pemerintah. Di mana isu yang harusnya menjadi isu domestik menjadi perhatian internasional," kata Billy kepada wartawan, Senin, 18 Maret.

Billy meminta pemerintah menyadari bahwa kecurigaan campur tangan pemerintah atas Pemilu 2024 masih muncul, bahkan sampai ke luar negeri meskipun hari pencoblosan telah selesai. Pemerintah, menurutnya, perlu mengambil langkah serius atas hal tersebut.

"Isu-isu demikian itu kita juga perlu lihat dalam kacamata internasional bagaimana Indonesia harus berperan lebih aktif untuk menjelaskan situasi apa yang terjadi di negerinya ke kancah internasional," ungkapnya.

Ajang sidang International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) PBB turut menyoroti pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia, terutama soal netralitas Presiden Joko Widodo.