Hal tersebut Muhadjir sampaikan dalam rapat antara Komisi X DPR dan para mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
"Sebetulnya untuk swasta biasanya itu momen-momen untuk bisa mengenai biaya tinggi. Misalnya wisuda itu tarik yang tinggi, karena enggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena waktu saat gembira anaknya mau wisuda, bayar berapa pun dikasih," ujar Muhadjir yang juga mantan Mendikbud itu.
Muhadjir menyampaikan, kalau perlu, keluarga dari mahasiswa yang akan wisuda datang sebanyak-banyaknya.
Asalkan, kata dia, keluarga yang datang membayar undangan wisuda.
"Kalau perlu biar satu truk keluarganya akan datang enggak apa-apa, tapi harus beli undangan. Beli undangan, dibayar, datang. Itu kan orang senang diminta apa pun pasti mau. Tapi ketika orang sedang gajinya sudah telat, anunya naik, pasti lah protes itu," tutur dia.
Lalu, Muhadjir menyinggung perihal PTN yang seharusnya bisa mandiri dalam hal pembiayaan.
Artikel Terkait
Oknum Polisi Terima Fee Rp 16 Miliar dari Proyek Bekasi, KPK Beberkan Modus Makelarnya!
Hasil Uji Forensik Ijazah Jokowi Terungkap: Ini Kata Labfor Polda Metro Jaya Soal Kertas, Embos, dan TTD
Syekh Ahmad Al Misry Terungkap: Modus Beasiswa, Pelecehan di Tempat Ibadah, dan Penyalahgunaan Ayat
Mata Andrie Yunus Terancam Buta: Benarkah Hanya Dendam Pribadi Seperti Klaim TNI?