Prabowo Akui Tanpa Didukung Jokowi Tidak Akan Menang Pemilu: Bukti Cawe-Cawe!

Prabowo Akui Tanpa Didukung Jokowi Tidak Akan Menang Pemilu: 'Bukti Cawe-Cawe!'

Oleh: Ali Syarief

Akademisi

Dalam dunia politik yang penuh kepalsuan dan rekayasa, jarang sekali kita menemukan seorang tokoh yang dengan jujur mengakui bagaimana ia meraih kekuasaan. 

Maka, ketika Prabowo Subianto, Presiden sekaligus pemimpin tertinggi negara, dengan lapang dada menyatakan bahwa kemenangannya adalah buah tangan Jokowi, kita patut berdecak kagum. 

Kejujuran adalah barang langka di negeri ini, dan kejujuran seperti ini harus dihargai—atau mungkin, dalam konteks hukum kita yang unik, justru harus dihukum?

Pernyataan Prabowo itu bukan sekadar bualan di warung kopi, tetapi pengakuan yang terucap dari bibir pemimpin negara tertinggi. 

Sungguh sebuah momen yang menggugah! Bayangkan, setelah bertahun-tahun politik Indonesia dipenuhi dengan dalih-dalih demokrasi, tiba-tiba ada seorang pemenang yang blak-blakan menyatakan bahwa dirinya “dibantu” oleh kepala negara. 

Kata “dibantu” di sini tentu saja bukan sekadar soal dukungan moral atau kata-kata penyemangat, melainkan sebuah “cawe-cawe” tingkat dewa yang memungkinkan kemenangan terjadi.

Kita perlu bertanya, bukankah intervensi seorang Presiden dalam proses pemilu bertentangan dengan prinsip demokrasi? 

Ah, tapi siapa peduli! Demokrasi di Indonesia toh sudah lama menjadi benda hiasan di etalase konstitusi. 

Yang terpenting adalah hasil akhirnya: Prabowo menang, dan Jokowi berhasil mengamankan suksesi kekuasaannya. 

Apakah rakyat memiliki suara dalam proses ini? Tentu saja! Hanya saja suara mereka telah dipandu dengan sangat baik oleh narasi besar yang dibangun oleh penguasa.

Namun, mari kita bicara hukum. Seorang Presiden yang menggunakan kekuasaannya untuk memastikan kemenangan kandidat pilihannya jelas melanggar prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sebuah demokrasi.