Megawati Melakukan Makar Terhadap Pemerintahan Yang Sah?

Jika larangan Megawati terhadap kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti agenda resmi pemerintah terbukti sebagai bagian dari rencana untuk melemahkan atau menggulingkan pemerintahan, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai makar. 

Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan lembaga hukum yang berwenang.

PENTINGNYA PENEGAKAN HUKUM

Merintangi atau menghambat kebijakan pemerintah yang sah dapat dianggap sebagai tindakan ilegal. Beberapa regulasi yang relevan antara lain:

1. Pasal 211 KUHP: Mengatur tindakan yang menghalangi pelaksanaan keputusan pemerintah, dengan ancaman pidana penjara hingga 2 tahun 8 bulan.
2. Pasal 212 KUHP: Mengatur tindakan yang menghambat tugas pemerintah, dengan ancaman pidana hingga 1 tahun 4 bulan.
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: Menegaskan kewajiban warga negara untuk mematuhi keputusan pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014: Mengatur tata cara pelaksanaan tugas pemerintahan dan kewajiban warga untuk tidak menghalanginya.

Potensi Sanksi Hukum

Jika terbukti melanggar hukum, sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindakan tersebut antara lain:

• Pidana penjara.
• Denda.
• Pemecatan dari jabatan.
• Pembatalan izin partai politik.

Namun, penting untuk diingat bahwa setiap tindakan harus diuji secara hukum agar tidak melanggar hak-hak dasar warga negara.

KESIMPULAN

Demi tegaknya hukum, aparat keamanan harus segera mengambil langkah tegas untuk menyelidiki apakah tindakan Megawati memenuhi unsur makar atau tidak. 

Hal ini menjadi ujian bagi Presiden terpilih, Prabowo Subianto: apakah Indonesia benar-benar negara hukum, atau justru membiarkan tindakan yang berpotensi merendahkan kewibawaan pemerintahan tanpa konsekuensi?

Negara ini harus membuktikan bahwa hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. 

Jika tindakan Megawati terbukti melanggar hukum, maka langkah penegakan harus diambil tanpa pandang bulu. ***

Sumber: FusilatNews