Setelah Rp197 Triliun Hilang, Apa Jaminan Korupsi BBM Tidak Terulang?

'Setelah Rp197 Triliun Hilang, Apa Jaminan Korupsi BBM Tidak Terulang?'

Oleh: M.Nur K. Amrullah

Dosen Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN)

Baru-baru ini masyarakat dikejutkan oleh press release Kejaksaan Agung pada Selasa, 25 Februari 2025 tentang skandal korupsi yang menyeret Pertamina. 

Terbongkarnya skandal korupsi di sektor energi yang merugikan negara hingga Rp197 triliun menegaskan bahwa tata kelola Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia masih sarat dengan persoalan mendasar. 

Kasus ini bukan hanya mencerminkan bobroknya pengawasan internal, tetapi juga menunjukkan bagaimana praktik korupsi yang sistemik dapat berlangsung dalam waktu lama tanpa terdeteksi. 

Pertanyaannya, setelah skandal ini terbongkar, apa jaminan bahwa korupsi serupa tidak akan terulang?

Momentum Penegakan Hukum yang Harus Berlanjut

Langkah tegas Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus ini patut diapresiasi. 

Keberanian dalam membongkar skema korupsi yang melibatkan aktor-aktor besar di sektor energi menunjukkan bahwa penegakan hukum mulai bergerak lebih serius. 

Namun, publik berhak mempertanyakan sejauh mana kasus ini akan ditindaklanjuti. 

Apakah hanya akan berhenti pada penahanan beberapa pelaku, ataukah berlanjut pada reformasi mendasar di tubuh Pertamina dan lembaga terkait?

Tanpa evaluasi menyeluruh dan reformasi kebijakan yang konkret, pengungkapan kasus ini hanya akan menjadi sensasi sesaat. 

Sejarah telah menunjukkan bahwa skandal besar kerap berulang karena sistem pengawasan yang lemah dan tidak adanya efek jera yang nyata bagi para pelaku korupsi.

Reformasi Tata Kelola Energi: Dari Transparansi ke Akuntabilitas

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, pemerintah harus melakukan reformasi struktural dalam tata kelola energi, khususnya di sektor BBM. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan: