Menteri-Menteri Yang Seharusnya Mundur: Ujian Kepemimpinan Presiden Prabowo

Menteri-Menteri Yang Seharusnya Mundur: 'Ujian Kepemimpinan Presiden Prabowo'

Oleh: Ali Syarief

Akademisi

Ketika Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai Presiden Indonesia, harapan besar muncul bahwa pemerintahannya akan membawa perubahan signifikan, terutama dalam aspek penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. 

Namun, kabinet yang dibentuknya justru menyisakan banyak tanda tanya, terutama terkait keberadaan beberapa menteri yang seharusnya tidak lagi berada di lingkar kekuasaan.

Erick Thohir dan Mega Korupsi Pertamina

Salah satu nama yang mencuat adalah Erick Thohir. Menteri BUMN ini seharusnya angkat kaki dari kabinet akibat kasus mega korupsi di tubuh Pertamina. 

Sebagai pemimpin tertinggi di sektor BUMN, Erick tidak bisa menghindar dari tanggung jawab moral dan politik terkait berbagai skandal di perusahaan pelat merah tersebut. 

Jika pemerintahan Prabowo ingin menunjukkan komitmen antikorupsi, maka Erick adalah sosok yang harus segera dipertimbangkan untuk mundur atau diberhentikan. 

Seperti yang dikatakan oleh mantan Presiden AS Theodore Roosevelt, “A vote is like a rifle: its usefulness depends upon the character of the user.” Jika pemimpin tak berkarakter, suara rakyat menjadi sia-sia.

Bahlil Lahadalia dan Kontroversi Akademik

Bahlil Lahadalia, yang menjabat sebagai Menteri Investasi, juga tidak luput dari kontroversi. 

Disertasinya yang dinyatakan memiliki unsur plagiat telah menodai integritas akademiknya. 

Bagaimana mungkin seorang pejabat tinggi yang semestinya menjadi teladan justru tersangkut dalam skandal akademik? 

Kredibilitasnya kini dipertanyakan, dan alih-alih tetap dipertahankan, Bahlil seharusnya mengundurkan diri demi menjaga marwah institusi yang diwakilinya. 

Seperti kata Albert Einstein, “Whoever is careless with the truth in small matters cannot be trusted with important matters.” 

Jika kejujuran akademik saja tidak bisa dijaga, bagaimana bisa seseorang dipercaya untuk memimpin?