Menteri-Menteri Yang Seharusnya Mundur: Ujian Kepemimpinan Presiden Prabowo

Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan: Integritas yang Dipertanyakan

Dua nama lain yang turut menjadi beban bagi kabinet Prabowo adalah Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan. 

Kedua menteri ini kerap dikaitkan dengan persoalan korupsi dan integritas yang dipertanyakan. 

Airlangga, yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, terindikasi tersangkut dalam beberapa kasus yang mengarah pada dugaan korupsi. 

Sementara itu, Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan, juga tidak luput dari sorotan terkait praktik-praktik yang kurang transparan dalam kebijakan perdagangan yang dikeluarkannya.

Seperti yang dikatakan Mahatma Gandhi, “The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.” 

Namun, para menteri ini tampaknya lebih sibuk melayani kepentingan diri sendiri daripada rakyat.

Ewuh Pakewuh atau Titipan Jokowi?

Lantas, mengapa Prabowo masih mempertahankan mereka? Apakah ini sekadar bentuk “ewuh pakewuh” terhadap partai-partai pendukungnya atau karena mereka adalah orang-orang yang sengaja dititipkan oleh Jokowi? 

Tidak bisa dimungkiri bahwa kabinet Prabowo masih memiliki jejak warisan dari pemerintahan sebelumnya, yang sarat dengan kepentingan politik dan oligarki. 

Jika Prabowo benar-benar ingin menegakkan prinsip pemerintahan yang bersih dan efektif, maka membersihkan kabinet dari figur-figur bermasalah adalah langkah pertama yang harus diambil. 

Seperti yang dikatakan John F. Kennedy, “Let every public servant know… that a good conscience is our only sure reward.” Jika integritas pejabat diragukan, maka rakyat hanya bisa menanggung akibatnya.

Kesimpulan: Ujian bagi Prabowo

Prabowo kini menghadapi ujian kepemimpinan yang nyata. Apakah ia berani mengambil langkah tegas untuk menyingkirkan menteri-menteri yang berpotensi menjadi beban, ataukah ia justru akan tunduk pada kepentingan politik dan kompromi dengan para elite? 

Keputusan ini tidak hanya akan menentukan masa depan kabinetnya, tetapi juga akan menjadi ukuran bagi rakyat dalam menilai komitmennya terhadap reformasi dan integritas pemerintahan. 

Jika Prabowo benar-benar ingin menunjukkan perubahan, tidak ada pilihan lain selain bertindak tegas—dan itu harus dimulai dari kabinetnya sendiri. Mengutip Winston Churchill, “The price of greatness is responsibility.” 

Jika Prabowo tidak mengambil tanggung jawab ini, maka ia hanya akan menjadi pemimpin yang gagal dalam membangun pemerintahan yang lebih baik. ***

Sumber: FusilatNews