POLHUKAM.ID - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi penyerahan 700 unit kendaraan taktis Maung MV3 produksi PT Pindad kepada TNI dan Polri merupakan penyerahan kendaraan taktis, bukan mobil dinas.
Hal itu ia tegaskan menanggapi pertanyaan perihal penyerahan kendaraan yang dilakukan di tengah kebijakan efisiensi.
"Bukan penyerahan mobil dinas itu itu kendaraan taktis untuk kerja mereka kan," kata Hasan di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/3/2025).
Hasan kembali menegaskan kendaraan taktis yang diserahkan untuk TNI-Polri bukan merupakan mobil dinas.
Ia lantas menjelaskan mengenai peruntukan kendaraan taktis tersebut.
"Itu bukan mobil dinas. Mobil kebutuhan operasional TNI-Polri kan. Mereka harus gunakan itu untuk kebutuhan dasar pelayanan dasar. Memang tidak diberlakukan efisensi kan," kata Hasan.
"Untuk kebutuhan tugas dan fungsi mereka, pelayanan dasar, pelayanan pegawai, pelayanan masyarakat. Itu kan tidak dikenakan efisiensi. Jadi jangan semua dipukul rata," sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin secara resmi menyerahkan 700 unit kendaraan taktis Maung MV3 produksi PT Pindad kepada TNI dan Polri dalam sebuah seremoni di Pangkalan Udara (Lanud) Husein Sastranegara, Kota Bandung, Sabtu (1/3).
Penyerahan ini menandai langkah maju dalam pemanfaatan produk industri pertahanan nasional untuk mendukung operasional keamanan dalam negeri.
Sjafrie menekankan bahwa penggunaan kendaraan buatan dalam negeri ini merupakan pencapaian penting bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia.
"Jumlahnya cukup banyak, kurang lebih 4.000 unit, tapi penyerahannya kita atur bertahap karena produksinya punya kapasitas tertentu," ujar Menhan dalam konferensi pers usai penyerahan kendaraan tersebut.
Artikel Terkait
Wakil Ketua DPR Kritik Keras TNI Bubarkan Nobar Film Pesta Babi: Ini Pembungkaman Kebebasan Berekspresi!
Harga BBM Pertamina 11 Mei 2026: Daftar Terbaru Pertalite, Pertamax, Solar - Ada yang Naik Gila-gilaan!
Pertumbuhan 5,61% Justru Memiskinkan? Ekonom Ungkap Fakta Pahit di Balik Data Ekonomi Indonesia
Demo DJP Sumut: Buruh Bongkar Skandal Perusahaan Fiktif & Dugaan Intimidasi Whistleblower Berani Tolak Suap Rp25 M