Prabowo Sebut Anak Orang Miskin Tidak Boleh Miskin, Respons Publik: Omong Kosong!

POLHUKAM.ID - ‘…Anak orang miskin, tidak boleh miskin.. itu tekad kami…’

Begitulah potongan pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyita perhatian orang-orang di sekitarnya.

Prabowo mengungkapkan hal itu dalam momen peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN Daerah.

Kepada seluruh rakyat Indonesia, Prabowo meminta waktu dan kesempatan lagi untuk bekerja lebih keras menyejahterakan rakyat.

Bahkan, dalam pidatonya tersebut, Prabowo mengungkapkan jika dirinya bertekad kuat ingin meningkatkan penghasilan rakyat hingga menghilangkan kemiskinan.

“Berilah kesempatan bagi kita bekerja siang, malam tanpa istirahat, tidak ada sabtu, minggu, terus kita bekerja, untuk mencapai yang kita inginkan, yaitu meningkatkan penghasilan rakyat Indonesia, menghilangkan kelaparan, menghilangkan kemiskinan,” potongan pidato Prabowo, dikutip dari tiktok @partaigerindra, Senin (17/3/25).

Tekad dan niat baik Prabowo tersebut rupanya mendapat kritikan pedas dari para netizen. 

Dalam video yang diposting akun Tiktok @partaigerindra, netizen berbondong-bondong memenuhi kolom komentar.

“tekad bapak baik, cuma kenyataan nya pak?,” tulis akun @riyadi06.

“katanya lagi epecienci, tapi kok rapat di hotel,” sahut @Namrasal.

“Ahhh tetep susah banget cari kerja di indonesia ini, kemiskinan masih meraja lela dan pengangguran dimana mana,” ujar @im remon.

“New orba ya adik adik.. ,” sahut @Ahmad_RgR.

Presiden Prabowo sempat sesumbar mengatakan bahwa dirinya mampu dan hanya membutuhkan waktu 3-4 tahun untuk menyejahterakan Indonesia.

Selain itu, Prabowo juga meminta waktu 4-5 tahun untuk mencapai Indonesia Swasembada pangan.

Sesumbar itu, diungkapkan Prabowo saat berada di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan pada Kamis (9/5/24).

👇👇

Efisiensi Anggaran Ala Prabowo

Di awal tahun 2025 ini, Presiden Prabowo mengeluarkan intruksi yang berpotensi mengubah cara negara pemerintahan dalam mengelola anggaran.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 diterbitkan sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD.

Presiden mengamanatkan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyesuaikan anggaran mereka dengan kebijakan ini.

Kebijakan ini disebut merupakan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien.

Selain itu instruksi Presiden ini dikeluarkan sebagai langkah responsif terhadap kondisi perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian

Dengan penghematan yang signifikan, diharapkan setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di tingkat pusat maupun daerah.