KACAU! UGM Lindungi Jokowi? Klarifikasi Ijazah Hanya Satu Jam di Ruang Sempit

POLHUKAM.ID - Agenda klarifikasi keaslian ijazah Presiden Joko Widodo yang akan digelar di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Selasa 15 April 2025 justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban.

Sejumlah pihak menilai UGM tidak transparan, bahkan terkesan menghalangi upaya membuka kebenaran soal ijazah Presiden ketujuh RI tersebut.

Pasalnya, klarifikasi yang diajukan oleh Alumini UGM seperti Rismon Sianipar, Roy Suryo, dokter Tifa dan Tim Pembela Ulama dan Aktivis digunakan untuk Ujian Tengah Semesterdibatasi secara ketat.

UGM hanya mengizinkan lima orang tamu dari TPUA hadir, dan itu pun hanya selama satu jam—mulai pukul 09.00 hingga 10.00 WIB. Alasan tengah diadakan ujian tengah Semester

Waktu yang dinilai terlalu singkat untuk membedah kasus yang telah mencuat selama lebih dari satu dekade.

Sebelumnya, Kagama telah mengajukan  Gedung Balairung dijadikan lokasi pertemuan sekaligus ajang halal bihalal alumni UGM.

Mirisnya lagi, Rektor UGM  Prof. dr. Ova Emilia, M.Med., Ed., Sp.OG(K)., Ph.D. dipastikan berhalangan hadir dengan alasan ada kegiatan lain.

Ini menambah tanda tanya besar di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap kredibilitas ijazah Jokowi.

Pemerhati telematika Roy Suryo menyebut sikap UGM sudah berada pada level “keterlaluan”.

Ia menilai kampus yang selama ini dianggap sebagai benteng akademik justru tampak sibuk mengatur alasan untuk menghindar dari pertanyaan publik.

"UGM hanya bisa menunjukkan fotokopi ijazah hitam putih, tanpa legalisasi resmi. Bahkan kini ada wacana ijazah Jokowi pernah hilang dan dicetak ulang," kata Roy.

Pernyataan soal cetak ulang ini sebelumnya dilontarkan oleh Prof Markus Priyo Gunarto, Guru Besar Hukum UGM.