Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad: Menaikkan Tarif Tiket Wisata Borobudur Bukan Solusi yang Tepat

"Menurut saya [menaikkan tarif, red] itu bukan solusi yang tepat. Solusi yang tepat adalah memberikan kebijakan yang komprehensif. Yaitu, memberikan penjagaan terhadap cagar budaya, memberikan pelayanan yang lebih berkualitas terhadap para pengunjung objek wisata, juga memberikan dampak ekonomi terhadap pelaku usaha UMKM yang ada di lingkungan destinasi wisata," ujar Kamrussamad kepada Parlementaria, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Di sisi lain, Kamrussamad mendapat informasi BUMN Pariwisata, PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko, belum menyetor dividen ke negara pada kuartal I 2022. Padahal, menurutnya, sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia dalam kuartal tersebut telah mengalami peningkatan pertumbuhan ke arah positif.

Baca Juga: Puji Pemerintah, Ganjar Nilai Penundaan Kenaikan Tarif Candi Borobudur Keputusan Bijaksana

"Kita belum melihat kontribusi nyata devidennya. Padahal sudah enam bulan ekonomi kita bergerak, masyarakat bergerak, destinasi wisata harusnya sudah bisa terlihat di kuartal I kontribusinya berapa BUMN pariwisata," ujar Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini.

Padahal, di tahun 2021, pemerintah telah menyetorkan penambahan modal ke PT TWC melalui Perpres Nomor 104 tahun 2021. "Artinya itu bentuk kesungguhan pemerintah yang disetujui parlemen terhadap pengembangan sarana-prasarana terhadap objek wisata kita yang dikelola BUMN pariwisata," jelas Kamrussamad.

Karena itu, ia berharap jangan sampai polemik kenaikan tiket candi Borobudur menjadi sorotan dunia, yaitu UNESCO. Karena pengelolaan candi yang tidak sesuai pedoman warisan dunia. "Polemik kenaikan tiket candi Borobudur, cermin pengelolaan cagar budaya di Indonesia yang ditangani secara parsial," tutupnya.