Bahas Revisi RUU Praktik Kedokteran, Legislator Soroti IDI Sebagai Otoritas Tunggal

- Jumat, 10 Juni 2022 | 23:00 WIB
Bahas Revisi RUU Praktik Kedokteran, Legislator Soroti IDI Sebagai Otoritas Tunggal

"Masalah utama IDI tidak punya badan pengawas, nah ini yang kemarin saya ributin di Media. Saya tidak setuju dengan superbodinya itu, saya tidak setuju," ungkap Irma dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI dengan Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan terkait Revisi UU Praktik Kedokteran, Kamis (9/6/2022). 

Baca Juga: Respons Pendirian PDSI, IDI Sebut Organisasi Kedokteran Harus Tunggal

Politisi fraksi Partai NasDem ini kemudian menyinggung ketidaksetujuannya terhadap superbodi IDI. Salah satunya, terkait langkah IDI memberhentikan keanggotaan Terawan. Sisi lain, Irma menilai IDI telah melanggar 3 asas pembentukan IDI itu sendiri.

"Ada tiga hal yang disampaikan oleh mereka kemarin ketiga diundang oleh Komisi IX. Ketiganya dilanggar oleh IDI, tidak dijalankan oleh IDI. Misalnya memecat dr Terawan. Saya enggak peduli dr. Terawan itu siapa, tapi enggak boleh main pecat-pecat begitu saja," kata Irma.

Baca Juga: PDSI Berdiri, IDI Singgung Etika Profesi, Instruksinya: Tetap Bersama dalam Ikatan Dokter Indonesia!

Lebih lanjut, ia menyinggung adanya lulusan pendidikan kedokteran yang tidak bisa berpraktik sebagai dokter lantaran tak lulus ujian praktik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti). Menurutnya, di sinilah IDI perlu turun tangan agar jangan sampai ada dokter muda yang tak bisa berpraktik imbas tak lulus ujian Dikti, padahal sudah diluluskan oleh universitas.

"Kedua, misalnya ada banyak dokter muda yang tidak lulus ujian praktik Dikti misalnya. Kan mereka sudah lulus dari universitasnya masing-masing, kenapa hanya karena tidak lulus Ujian Kompetensi di Dikti, mereka tidak bisa mendapatkan izin praktik?" sambungnya.

Sebelumnya, Sekretaris Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Pelayanan Kesehatan Judilherry Justam mengusulkan revisi Undang-Undang No 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Ia menilai, dicantumkannya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam UU, sebagai satu-satunya organisasi profesi dokter merupakan hal tidak lazim.

Halaman:

Komentar

Terpopuler