POLHUKAM.ID - Diskusi publik bertajuk “Dinamika Politik Indonesia Hari Ini, Legitimasi Wakil Presiden, dan Propaganda Asing” digelar oleh Jaringan Aktivis Nusantara (JAN) di Zamra Resto, Jakarta, Minggu (29/6/2025).
Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, dari aktivis pemuda, akademisi, hingga pengamat politik.
Dalam forum ini, Ketua Umum DPP KNPI, Putri Khairunnisa, menyampaikan bahwa posisi Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, tidak seharusnya dipersoalkan secara hukum maupun politik.
“Pasangan Prabowo-Gibran telah meraih mandat jelas dari rakyat. Legitimasi itu sah, bukan untuk terus dipertanyakan,” ujar Putri.
Ia juga menyinggung kecenderungan narasi spekulatif yang mengarah pada pemakzulan.
Menurutnya, wacana seperti ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan yang baru terbentuk.
“Pemilu sudah selesai, sekarang waktunya kita kawal pemerintahan dengan narasi yang sehat,” tambahnya.
JAN sebagai penyelenggara forum menyampaikan bahwa diskusi ini bagian dari kontribusi masyarakat sipil untuk merespons dinamika politik secara terbuka namun tetap konstruktif.
“Kami ingin ruang publik tetap cair dan produktif. Tapi jangan sampai jadi ruang propaganda yang mengancam stabilitas,” jelas moderator dari JAN.
Sementara itu, penulis dan pengamat politik Ali Sadikin menyoroti potensi tekanan sosial-politik di luar konstitusi.
Ia menilai bahwa sejarah politik Indonesia tak sedikit diwarnai transisi kekuasaan yang tak selalu melalui jalur formal.
Artikel Terkait
Partai Prima Tantang Nasdem: Berani Naikkan PT ke 10 Persen, Kalau Sungguh-Sungguh!
Jokowi Dukung Revisi UU KPK 2024: Pengakuan Dosa atau Drama Politik 2029?
Usulan PT 7%: Ancaman Nyata bagi Kedaulatan Rakyat atau Cuma Rekayasa Politik?
Gibran vs Prabowo di 2029: Mampukah PSI dan Koalisi Strategis Jadi Penantang Serius?