Mahasiswa Demo Tuntut Kapolri Listyo Dicopot, Pengamat Setuju: Dia Adalah Warisan Jokowi!

POLHUKAM.ID - Pegiat Medsos, Jhon Sitorus, merespons aksi unjuk rasa mahasiswa kota Makassar pada peringatan HUT Bhayangkara ke-79, Selasa (1/7/2025) kemarin.

Seperti diketahui, dalam aksi yang digelar di Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, mahasiswa dengan tegas meminta Presiden Prabowo Subianto agar mencopot Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

"Melihat apa yang terjadi di tubuh polri, sudah seharusnya Listyo Sigit diganti saja apalagi sudah empat tahun menjabat sebagai Kapolri," ujar Jhon, Rabu (3/7/2025).

Dikatakan Jhon, pergantian pimpinan dilakukan untuk menerapkan asas merit system agar menghadirkan kebaharuan di tubuh Polri.

"Secara politis, bagi Prabowo keberadaan Listyo Sigit tak sepenuhnya bisa dipercaya karena dia adalah warisan Jokowi yang dekat dengan geng Solo," sebutnya.

Blak-blakan, Jhon mengungkapkan bahwa Listyo terkesan melindungi kepentingan Jokowi. Salah satunya mengenai dugaan ijazah palsu.

"Listyo masih seolah-olah melindungi kepentingan dan nama baik Solo, salah satunya Soal ijazah Palsu," sesalnya.

Ia menuturkan bahwa Polri seharusnya mengikuti mekanisme peradilan bukan memberi putusan seolah-olah menjadi pengadilan.

"Ada proses yang dihilangkan sehingga menghilangkan prinsip keadilan, transparansi dan benturan kepentingan di sana," cetusnya.

Bukan hanya itu, kata Jhon, melihat Pakar Telematika Roy Suryo dkk yang gencar mencari keaslian ijazah Jokowi, ia menduga ada upaya kriminalisasi yang dilakukan.

"Upaya-upaya kriminalisasi terhadap sekelompok orang dan aksi para mahasiswa, terlalu banyak yang bisa dianggap janggal dan diluar prosedur kepolisian pada umumnya," Jhon menuturkan.

"Ini soal good will Prabowo saja sebagai presiden. Mengganti Kapolri bukan sekadar urusan politis, tetapi mereformasi Polri ke arah yang lebih baik," tambahnya.

Dalam melakukan reformasi di tubuh Polri, Jhon menekankan agar tidak hanya sekadar presisi untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Tetapi intimidasi kepada kelompok rentan," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, di tengah eforia perayaan Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke-79, sejumlah mahasiswa di kota Makassar justru melakukan aksi unjuk rasa.

Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung di Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, kota Makassar (depan gedung kantor DPRD kota Makassar), Selasa (1/7/2025).

Tidak tanggung-tanggung, materi unjuk rasa mahasiswa yang mengklaim dirinya dari Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) itu meminta agar Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dievaluasi.

P

Akibat aksi unjuk rasa tersebut, arus lalulintas Jalan AP Pettarani menuju Jalan Sultan Alauddin terpantau mengalami kemacetan meskipun dikawal personel Polsek Rappocini.

Selain memblokade jalan, sejumlah mahasiswa tersebut juga membentangkan spanduk panjang bertuliskan tuntutan mereka.

"79 Tahun Bhayangkara, Mendesak Presiden Prabowo Copot Kapolri," tertulis pada spanduk yang mereka bentangkan.

Bukan tanpa alasan, sosok Listyo diyakini para mahasiswa masih merupakan kaki tangan mantan Presiden Jokowi.

Suasana sempat berubah menjadi panas, ketika mahasiswa mencoba menghentikan sebuah mobil tronton untuk dijadikan panggung orasi.

Dengan sigap, aparat Kepolisian yang berjaga di lokasi langsung melakukan upaya pencegahan. Adu mulut pun tidak terhindarkan.

P

La Ode Ikram Pratama, Panglima GAM Makassar, mengatakan bahwa aksi yang mereka gelar tersebut merupakan bentuk kekecewaannya terhadap kinerja Kapolri.

"Kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo masih bersifat prematur, sehingga masih banyak kegagalan institusional dalam tubuh kepolisian," kata Ikram.

Bukan hanya itu, Ikram juga mengungkap bahwa selama kepemimpinan Listyo, kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin merosot.

Sebagai contoh, sejumlah kasus besar ia anggap menurunkan citra Polri, seperti kasus suap Joko Tjandra yang melibatkan petinggi Bareskrim Polri, Ferdy Sambo, hingga kasus narkotika yang melibatkan perwira tinggi Polri.

"Apa capaian yang telah dilakukan Kapolri pada saat menjabat?" cetusnya.

"Pada dasarnya masyarakat membutuhkan kepolisian yang berintegritas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas demi membangun kepolisian profesional," kuncinya.

Sumber: Fajar