Gak Guna! Polri Pamer Robocop Miliaran, Aktivis Menjawab: Untuk Apa Jika Laporan Warga Saja Dicuekin?

Sedangkan harga satu robot anjing, dengan mengikuti standar perusahaan yang membuatnya, Deep Robotics, ditetapkan nyaris Rp3 miliar untuk model basic-nya.

Fokus pada Teknologi, Dinilai Abai pada Masalah Mendasar

Kritik paling keras datang dari Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Julius Ibrani. 

Menurutnya, Polri seharusnya fokus pada masalah fundamental yang paling dirasakan masyarakat, bukan mengejar kemewahan teknologi.

"Tindakan yang sering dilakukan kepolisian ini adalah undo delay. Laporan masyarakat tidak direspons atau dicuekin sama polisi," ujarnya.

"Ini yang sering viral dan sehingga muncul istilah no viral, no justice. Jadi, kalau enggak viral, maka tidak akan ditangani kepolisian," tambah dia.

Julius menegaskan, untuk mengatasi lambatnya respons aduan masyarakat, yang dibutuhkan bukanlah robot. 

Jika Polri ingin serius berbenah dengan teknologi, seharusnya fokus dialihkan untuk memberantas kejahatan digital yang meresahkan.

"Dugaan tindak pidana kejahatan digital seperti judi online, penipuan lewat email maupun aplikasi, sampai investasi bodong. Kalau mau [menyelesaikan masalah] lewat digital dan teknologi, itu yang diperlukan," tuturnya.

Pandangan ini diperkuat oleh rekor buruk Polri dalam isu kekerasan. Data KontraS menunjukkan Polri menjadi aktor di balik 602 peristiwa kekerasan sepanjang 2025, dengan 42 korban meninggal dunia. 

Komnas HAM pada 2024 juga menempatkan kepolisian sebagai lembaga yang paling sering dilaporkan terkait pelanggaran HAM.

Dalih Robot untuk Kurangi Risiko

Menghadapi kritik ini, Polri berdalih bahwa kehadiran robot bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan sebagai mitra strategis untuk mengurangi risiko di lapangan. 

Robot humanoid akan digunakan untuk pemindaian wajah dan pemantauan lalu lintas, sementara robot anjing I-K9 untuk mendeteksi bahan berbahaya dan misi penyelamatan.

"Robot-robot ini, di masa depan, akan menjadi mitra strategis personel Polri. Mereka dirancang untuk mengambil peran di lokasi berisiko tinggi guna mengurangi paparan bahaya terhadap manusia, sekaligus meningkatkan akurasi operasi," kata Inspektur Pengawasan Umum Polri, Komjen Dedi Prasetyo.

Namun, Dedi mengakui bahwa proyek ini masih berada di tahap yang sangat awal.

"Kami mengakui bahwa teknologi ini masih dalam tahap pengembangan awal dan akan terus belajar dari praktik terbaik negara-negara maju," ujar dia.

Sumber: Suara