PANAS! Bobby Nasution dan Komisi II DPR RI Terlibat Cekcok, Deddy Sitorus: Gubernur Baperan!

"Persoalan eks HGU itu panjang, harus melibatkan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, dan banyak pihak lainnya. Tidak mungkin dibahas hanya dalam waktu satu jam," ujar Deddy kepada wartawan usai acara.

Anggota Komisi II lainnya, Longki Djanggola dari Fraksi Gerindra, membenarkan pernyataan rekannya dan menyebut Gubernur Bobby salah paham terhadap maksud Deddy.

“Saya saksinya, tidak ada maksud Pak Deddy menolak aspirasi. Tapi ini persoalan kompleks yang butuh koordinasi lintas lembaga. Harus ada forum khusus untuk membahasnya,” kata Longki yang saat itu bersebelahan dengan Deddy Sitorus.

Ia juga menilai forum tersebut sejak awal sudah dijadwalkan untuk membahas PNBP, namun justru melebar ke isu eks HGU secara tiba-tiba.

“Makanya ketika disalahartikan seolah kami tak mau dengar aspirasi, tentu jadi sensitif. Padahal kami terbuka, hanya waktunya tidak memungkinkan,” imbuhnya.

Deddy dan Longki sama-sama menegaskan pentingnya komunikasi yang proporsional antara pusat dan daerah agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti dalam forum tersebut.

Menurut Deddy Sitorus, jangan sampai diskusi teknis berubah jadi persoalan emosional. Ia menyebut gubernur harusnya paham dan bisa menjaga suasana.

Dalam rekaman percakapan saat forum berlangsung yang diperoleh wartawan, Ketua Komisi II DPR RI sekaligus pimpinan tim kunker, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa maksud dari rekannya Deddy Sitorus sebenarnya adalah untuk menyarankan pembahasan dilakukan dalam forum khusus yang melibatkan instansi terkait.

“Apa yang disampaikan Pak Gubernur tetap menjadi masukan bagi kami. Tapi untuk persoalan eks HGU ini tentu butuh waktu dan forum yang lebih tepat. Kami bahkan siap memfasilitasi pertemuan dengan kementerian terkait agar persoalan ini bisa tuntas,” ujar Rifqinizamy.

Deddy Sitorus dalam rekaman percakapan itu juga ada menyampaikan agar dicari waktu lain untuk membahas persoalan eks HGU dalam forum tersebut.

"Karena tadi pimpinan mengatakan waktu kita cuma sampai pukul 13.00 WIB. Urusan itu panjang ceritanya, historikalnya panjang tidak mungkin kita bahas satu jam. Mohon Anda tidak plesetin. Jangan benturkan kami, karena (masalah ini) melibatkan banyak instansi lain," ujarnya.

Sumber: BeritaSatu