POLHUKAM.ID -Aparat penegak hukum didesak tidak tebang pilih dalam mengusut kasus pengaman situs judi online.
Demi memuaskan rasa keadilan, Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul meminta mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi segera diperiksa karena namanya sudah jadi langganan disebut di persidangan.
“Demi rasa keadilan, demi rasa equality before the law alias semua orang berkedudukan sama di mata hukum, aparat penegak hukum wajib memeriksa Budi Arie,” kata Adib kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu, 12 Juli 2025.
Nama Budi Arie sudah sering disebut di dalam fakta persidangan. Jika sampai Budi Arie Setiadi tidak diperiksa, maka jangan kaget penegak hukum makin dirujak publik.
“Jangan-jangan ada tangan tak terlihat yang melindungi dia? Dia menterinya, apalagi dikenal oleh para tersangkanya, masih yakin dia tidak terlibat? Itu kan asumsi publik,” katanya.
Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) ini menegaskan, publik sudah cerdas mencerna sebuah peristiwa. Soal kasus pengamanan situs judi online di Kominfo, sulit bagi Budi Arie yang saat itu berkapasitas sebagai menteri tidak mengetahui praktik anak buahnya.
"Pemeriksaan Budi Arie penting agar stigma publik bisa diluruskan. Tinggal dicek dengan fakta, kalau terlibat ya bagaimana? Kalau tidak terlibat justru bisa menjadi kesempatan Budi Arie membersihkan namanya,” lanjut Adib.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Mengapa Polemik Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai? Ini Alasan Tersembunyi yang Bikin Heboh
Materai Ijazah Jokowi Rp100 vs Rp500: Benarkah Jadi Tanda Keabsahan Diragukan?
Polemik Ijazah Jokowi: Analis Ungkap Dampak Politik Tersembunyi yang Bisa Menguntungkan Keluarga
Misteri Kunjungan Rahasia ke Jokowi: Aib Besar yang Akhirnya Bocor ke Publik