POLHUKAM.ID - Partai NasDem mendorong percepatan pengaktifan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dengan langkah konkret, memulai pemindahan pemerintahan dari Wakil Presiden Republik Indonesia.
NasDem menilai, infrastruktur yang telah dibangun dengan anggaran triliunan rupiah harus segera difungsikan untuk menghindari pemborosan dan menunjukkan komitmen terhadap visi pemindahan ibu kota.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, mengatakan bahwa pemerintah perlu segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN.
Menurutnya, pengaktifan secara bertahap harus segera dimulai, dimulai dari Wakil Presiden dan beberapa kementerian strategis.
“Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun,” kata Saan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Jumat (18/7).
Saan menyebut beberapa kementerian yang layak menjadi pionir pemindahan, di antaranya Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Dengan berkantornya Wakil Presiden di IKN, lanjut Saan, diharapkan pemerataan pembangunan terutama di kawasan Indonesia Timur dapat dikelola lebih dekat dan efisien.
Termasuk pembangunan Papua yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan logistik dan infrastruktur.
“IKN merupakan Proyek Strategis Nasional yang dibangun atas dasar pemerataan ekonomi dan kebutuhan pusat pertumbuhan baru di luar Jawa,” tegas Wakil Ketua DPR RI itu.
Saan mengungkapkan bahwa sejak tahap pertama pembangunan IKN (2020–2024), negara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp89 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Artikel Terkait
Prabowo: Pemimpin Indonesia Harus Ramah, tapi Tegas dan Tidak Boleh Lugu
PSI Ingatkan Publik: Jangan Buru-buru Anggap Jokowi Ditinggal Prabowo
Mendesak Evaluasi! Menteri Hukum Supratman Kini Jadi Sorotan
Waspada! Utang Proyek Kereta Cepat Warisan Jokowi Bisa Jadi Beban Berat Pemerintah