Jelang Setahun Prabowo-Gibran, Aktivis 98 Siapkan Rapor Merah dan Ultimatum Reshuffle!

POLHUKAM.ID - Puluhan Aktivis 98 Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

Desakan itu muncul setelah mereka melihat lemahnya kinerja sejumlah menteri dalam menjalankan program-program strategis pemerintah, termasuk membuat sejumlah kebijakan yang dinilai menghambat pencapaian visi pemerintahan dan memperburuk kepercayaan publik.

"Kami melakukan konsolidasi nasional ini berawal dari kegelisahan melihat kondisi bangsa hari ini. Kabinet sekarang ini kinerjanya kurang baik. Ada beberapa program yang bagus, tapi karena kinerja menteri-menterinya tidak layak, program tersebut tidak berjalan sesuai harapan," papar Ketua Aktivis 98 Indonesia, Surya Wijaya di Yogyakarta, Minggu (10/8/2025).

Surya mencontohkan, program populer seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya dijalankan secara profesional.

Namun, ia menilai penanggung jawab program tersebut justru kurang kompeten dan lebih dipilih karena kompromi politik ketimbang keahlian.

Belum lagi kebijakan ekonomi, terutama di sektor perpajakan yang dianggap membebani rakyat kecil.

Di saat ekonomi global lesu, para menteri justru membuat kebijakan di sektor pajak yang memberatkan rakyat menjelang perayaan kemerdekaan ke-80 RI.

Sebut saja rencana pemberlakuan kebijakan pajak marketplace, sosial media (sosmed) hingga penerapan Payment ID.

Belum lagi kebijakan pengambilan tanah terlantar oleh BPN yang dianggap merampas hak milik rakyat.

"Presiden harus memilih orang-orang yang giat, ahli, dan bisa mengatasi keadaan, bukan berdasarkan negosiasi politik. Pajak yang dikenakan justru membuat hidup rakyat semakin susah," ujar dia.

Selain desakan reshuffle kabinet, aktivis 98 juga mengkritisi kinerja Danantara yang tak jelas.

Lembaga investasi pemerintah itu dinilai belum optimal dalam kinerjanya dan bahkan cenderung keluar dari tujuan awal.