Mundur Terhormat atau Bertahan? Kapolri dan Sri Mulyani di Bawah Tekanan Publik!

POLHUKAM.ID - Gelombang protes kinerja anggota DPR RI hingga memakan korban ojol tewas Affan Kurniawan memunculkan pertanyaan besar tentang integritas elite politik Indonesia.

Sosiolog sekaligus aktivis ’98 Ubedilah Badrun menyoroti krisis etika yang melanda pejabat tinggi negara, termasuk Kepala Kepolisia Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani.

Menurut Kang Ubed, pejabat seharusnya berani mundur jika merasa bertanggung jawab, seperti budaya politik di Jepang.

"Kapolri tidak perlu menunggu diberhentikan oleh Presiden. Kalau dia punya etik yang kuat, dia menyatakan mundur dari jabatannya," ujarnya dalam video di YouTube Abraham Samad SPEAK UP, dikutip Rabu (3/9/2025).

Massa bahkan sempat menggeruduk dan menjarah sejumlah barang di rumah Sri Mulyani, yang dinilai menjadi alah satu simbol kemarahan atas kebijakan yang dianggap menyakiti publik.

Pernyataannya tentang pembebanan gaji guru dan dosen kepada negara turut memicu reaksi keras.

"Kalau saya Sri Mulyani, saya mundur," tegas Kang Ubed.

Ia juga mengkritik langkah partai politik yang hanya menonaktifkan sementara anggota DPR yang tersandung kontroversi. Sebut saja seperti Ahmad Sahroni.

"Kalau nonaktifkan berarti hanya sementara. Gaji tetap jalan?" ujarnya.

Menurut Kang Ubed, krisis etika yang tak terselesaikan ini menjadi bahan bakar kemarahan publik yang terus membesar. 

Jika tak segera diatasi, situasi dikhawatirkan akan mengarah pada ketidakpercayaan total terhadap pemerintah dan elite politik.

👇👇

Sumber: Suara