POLHUKAM.ID -Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyoroti pentingnya komunikasi politik yang sehat di tubuh pemerintahan. Jangan ada lagi gaya komunikasi para menteri kerap kali justru menimbulkan kontroversi dan kegaduhan.
“Karena ini merugikan citra pemerintah itu sendiri,” ujar Adi lewat kanal Youtube seperti dikutip redaksi di Jakarta, Rabu, 17 September 2025.
Ia menekankan, kehadiran menteri sejatinya bukan hanya sebagai pembantu presiden, tetapi juga eksekutor dan akselerator dalam mewujudkan visi-misi kepala negara.
Karena itu, menteri-menteri baru yang masuk kabinet perlu menunjukkan kemampuan berinovasi dan melakukan manuver yang bermuara pada perbaikan kinerja kementerian masing-masing.
Lebih jauh, Adi menegaskan bahwa seorang menteri juga dituntut untuk selalu jujur dan terbuka menyampaikan kondisi riil di lapangan.
“Kalau pahit katakan pahit, kalau manis katakan manis. Jangan sampai menteri itu hanya menyampaikan yang manis tapi sesuatu yang pahit itu disembunyikan,” tegasnya.
Analis politik Universitas UIN Syarif Hidayatullah itu pun mengingatkan agar menteri tidak lagi terjebak pada pola lama, yakni hanya sekadar "ABS" alias asal bapak senang.
“Makanya menteri itu dulu dikritik jangan ABS. Karena yang terpenting, Presiden harus tahu persis case yang terjadi di lapangan,” pungkasnya.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?