Imbasnya, kader mereka satu per satu kehilangan kursi strategis.
Gerindra di sisi lain mengisi ruang kosong itu, memperkuat dominasi di birokrasi sekaligus membuka jalan konsolidasi jangka panjang.
Apa ujung dari tarik-menarik ini? Kemungkinan besar kita akan melihat rekonsiliasi kepentingan.
Prabowo tidak bisa mengandalkan hanya satu pihak.
Menyejahterakan TNI tetap penting sebagai fondasi stabilitas politik, tetapi Polri tetap harus dijaga karena menguasai penegakan hukum sehari-hari.
Gerindra ingin mengamankan basis kekuasaan, sementara PDI-P masih menyimpan modal politik elektoral yang tak bisa dianggap remeh.
Dalam politik Indonesia, kompromi selalu jadi kunci.
Kuasa bukan hanya soal siapa duduk di kursi presiden, tetapi bagaimana kursi itu ditopang oleh institusi militer, aparat hukum, dan kekuatan partai politik.
Prabowo sedang memainkan catur besar, satu langkah salah bisa mengundang krisis baru.
Tapi, langkah kompromi yang tepat bisa memperkuat fondasi pemerintahannya di tahun-tahun awal.
Sumber: HarianHaluan
Artikel Terkait
Anies Baswedan Datang Tanpa Undangan ke Halal Bihalal SBY, Demokrat: Panitia Tidak Mengundang
Ketua HMI Jabar Diteror Usai Ungkap Video Andrie Yunus: Siapa Dalangnya?
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya