Jokowi Dianggap Inkonisten, Benarkah Kebijakannya Buka Peluang Korupsi?

Inkonsistensi Kebijakan Jokowi: Kritisikan Proyek Kereta Cepat Whoosh dan Potensi Ruang Korupsi

Aktivis dan akademisi Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, mengkritik keras pola inkonsistensi kebijakan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sorotan utama ditujukan pada proyek-proyek strategis nasional, salah satunya adalah Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh.

Ubedilah menyatakan bahwa terdapat pola yang konsisten dalam berbagai proyek strategis. Awalnya, proyek-proyek ini selalu diklaim sebagai kemitraan business to business (B2B) yang tidak akan membebani APBN. Namun, dalam perjalanannya, klaim ini seringkali berubah.

“Tapi apa yang terjadi? Kan kemudian berubah,” ujar Ubedilah seperti dikutip dari kanal YouTube Abraham Samad, Rabu, 29 Oktober 2025.

Sebagai bukti, ia mencontohkan pergeseran dalam proyek KCJB Whoosh. Awalnya, proyek kereta cepat ini akan digarap oleh Jepang. Namun, setelah pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden China Xi Jinping, proyek tersebut beralih dikerjakan oleh China.

“Biasanya kebijakan yang inkonsisten itu cenderung ada ruang koruptif di dalamnya,” tegasnya.

Ubedilah menjelaskan bahwa dalam studi sosiologi korupsi, potensi praktik korupsi sering muncul ketika sebuah kebijakan dilakukan secara tertutup atau dirahasiakan dari publik.