Jokowi Dianggap Inkonisten, Benarkah Kebijakannya Buka Peluang Korupsi?

“Di banyak studi tentang sosiologi korupsi memang salah satu potensi besar korupsi itu ketika kebijakan itu ditutupi atau dirahasiakan. Dari situ ketahuan atau indikasinya kuat bahwa pergeseran itu ada sesuatu,” jelasnya.

Ia pun mendorong KPK untuk menelusuri lebih lanjut. Hal yang perlu diinvestigasi adalah dugaan adanya transaksi keuangan mencurigakan antara pemerintah Indonesia dan China Development Bank (CDB) sebagai pemberi pinjaman proyek.

“Kenapa mereka bergeser dan berani menerima dengan bunga 2 persen bahkan sekarang 3,4 persen? Itu perlu ditelusuri pergeserannya,” tegas Ubedilah.

Beberapa hal lain yang juga disoroti adalah perubahan Peraturan Presiden, harga yang dinilai tidak wajar, serta pembengkakan biaya proyek yang disebut mencapai sekitar US$ 1,6 miliar atau setara dengan Rp 20 triliun.

“Pembengkakan ini kenapa, kemudian biaya dari mana? Itu perlu dibongkar,” tandas Ubedilah.

Sumber: https://rmol.id/amp/2025/10/29/684814/inkonsistensi-kebijakan-jokowi-buka-ruang-korupsi-