Sebelumnya, Keluarga besar pengurus cabang NU Jakarta Utara diminta untuk mendoakan mantan Wali Kota Tangerang Selatan dari Golkar Airin Rachmi Diany bisa memimpin Jakarta pada periode berikutnya.
Hal itu disampaikan politisi Partai Gerindra Jakarta Muhammad Taufik saat hadir pada halalbihalal PCNU Jakarta Utara bersama Politikus Partai Golkar Airin Rachmi Diany di Jakarta, Minggu (15/5/2022).
"Mohon doanya agar Airin bisa pimpin Jakarta," kata Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta 2014-2022 ini.
Taufik menyebut beberapa kali calon gubernur DKI Jakarta yang dibawanya ke Jakarta Utara selalu memenangi Pilkada.
"Pak Anies kita mulai dari Jakarta Utara, Pak Jokowi ditenteng dari Jakarta Utara, itu semua jadi, betul tidak? Saya bagian menenteng, Jokowi saya tenteng, pak Anies saya tenteng dan sekarang ibu Airin," kata Taufik.
Sementara, Rais Syuriah Pengurus Wilayah NU DKI Jakarta KH Muhyidin Ishaq mengatakan, sosok Airin mendapat sambutan hangat dari keluarga besar pengurus cabang NU Jakarta Utara karena memiliki latar belakang Nahdliyin.
"Beliau (Airin) memang sebelumnya jadi Wali Kota Tangerang Selatan. Saya kira ini Ibu Nyai Airin juga keluarga NU, putrinya keluarga NU Banten yang pernah buat kesekretariatan PWNU Banten yang begitu megah. Mudah-mudahan ke depan ini bisa memimpin Jakarta,” ujar KH Muhyidin Ishaq.
Karena itu, Muhyidin berpesan kepada Bendahara Umum PWNU DKI Jakarta Mohamad Taufik untuk mencari pasangan Airin sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta.
Dia meyakini Taufik mampu mencarikan pendamping terbaik buat Airin karena dia mengemban amanah sebagai Wakil Rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra.
"Itu kewajiban pak Taufik," kata Muhyidin.
Sumber: jakarta.suara.com
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara