Dahnil Anzar Dikecam PBNU: Ini Kata Kiai Ikhsan Soal Polemik Adab Pejabat yang Bikin Heboh

- Selasa, 03 Februari 2026 | 00:25 WIB
Dahnil Anzar Dikecam PBNU: Ini Kata Kiai Ikhsan Soal Polemik Adab Pejabat yang Bikin Heboh

Founder Indonesia Halal Watch (IHW) itu menekankan pentingnya keteladanan dari pejabat dan figur publik. Gaya komunikasi dan pilihan kata pejabat, menurutnya, sangat berpengaruh terhadap sikap dan budaya masyarakat luas.

“Hendaklah memilih tutur kata dan bahasa yang baik dan santun. Pepatah lama, bangsa yang maju adalah bangsa yang menjunjung tinggi etika dan moral,” ungkap KH Ikhsan Abdullah.

Ia menilai sebenarnya banyak pilihan diksi yang lebih tepat dan elegan untuk menyampaikan pendapat atau bantahan di ruang publik, tanpa perlu menggurui atau melukai perasaan pihak lain. Bahasa yang digunakan seharusnya membangun semangat dan harapan.

Latar Belakang Polemik: Kritik Layanan Haji yang Dibalas dengan Ejekan

Polemik ini berawal ketika Dahnil Anzar menanggapi pernyataan KH Anwar Abbas mengenai kebijakan Kementerian Haji dan Umrah yang menunjuk hanya dua perusahaan penyedia layanan haji, berkurang dari sebelumnya delapan perusahaan. Dalam forum tersebut, Dahnil menyebut kritik Anwar Abbas dengan istilah “cangkemnya” dan menyatakan bahwa sang kiai sepuh dinilai tidak memahami persoalan haji.

Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras karena dinilai tidak menjawab substansi kritik yang diajukan. Sebelumnya, KH Anwar Abbas mengingatkan pemerintah agar tidak menyerahkan pelayanan ratusan ribu jemaah haji Indonesia hanya kepada dua perusahaan. Peringatan ini dimaksudkan untuk menghindari risiko monopoli dan meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah.

Alih-alih memberikan penjelasan teknis atau argumentasi kebijakan, respons Dahnil justru dinilai bernada mengejek dan negatif, sehingga memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan, termasuk tokoh-tokoh organisasi keagamaan terkemuka.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi atau permintaan maaf dari Dahnil Anzar Simanjuntak terkait kritik yang ditujukannya. Pemerintah juga belum menyampaikan sikap resmi atas polemik etika pejabat ini.

Halaman:

Komentar