Syahganda Nainggolan: Saya Yakin 90% Duit Judol Mengalir ke Pemerintahan Jokowi!

POLHUKAM.ID - Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, menduga ada aliran dana judi online (judol) masuk ke lingkar kekuasaan pemerintahan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi). 

Hal ini merespons beredarnya rekaman suara yang diduga milik eks Menkominfo Budi Arie Setiadi, yang menuding PDIP dan Menko Polhukam Budi Gunawan sebagai pihak di balik pemberitaan miring terkait dirinya.

Dalam wawancaranya di kanal YouTube milik Bambang Widjojanto, dikutip Senin (2/6), Syahganda menyebut ada indikasi kuat bahwa dana dari praktik judi online ikut mengalir ke pemerintah pada masa jelang Pilpres 2024.

“Kalau dugaan pastilah. Saya 90 persen yakin dana judi online mengalir ke pemerintahan Jokowi, karena itu masa-masa menuju pilpres,” tegas Syahganda.

Melihat dinamika tersebut, Syahganda mendorong pembentukan tim independen yang ia sebut sebagai ‘Komisi Kebenaran’. 

Menurutnya, komisi ini harus dibentuk untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam rekaman dan menyelidiki kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan jelang transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo Subianto.

“Ini menyangkut kekuasaan lama dan baru. Maka harus dibuat tim khusus untuk memeriksa itu,” ujarnya.

Syahganda juga menyinggung posisi Budi Arie yang hingga kini dinilai tak tersentuh dalam pengusutan kasus judi online, meski menjadi salah satu nama yang disorot publik.

“Kenapa Budi Arie tidak tersentuh? Karena dia bagian dari pemenangan Prabowo kemarin," kata Syahganda, menyebut peran Budi Arie melalui organisasi relawan Projo yang dikenal sebagai pendukung Jokowi dan kemudian turut mendukung Prabowo.

Lebih lanjut, Syahganda menilai pejabat yang tidak lagi sejalan dengan arah pemerintahan baru semestinya mundur secara sukarela. 

Syahganda menilai Budi Arie seharusnya legawa mundur jika sudah tidak lagi sejalan dengan visi pemerintahan baru, termasuk Asta Cita yang diusung Prabowo.

“Kalau saya jadi presiden, saya langsung pecat. Prabowo sebagai presiden pasti punya kuasa penuh untuk mengambil keputusan,” ujar Syahganda. 

👇👇

Bentuk Lembaga Riset GREAT Institute, Syahganda Nainggolan: Kami Hadir Bukan Ditunggangi Siapa Pun!

Sebuah lembaga riset bernama Global Research on Economics, Advance Technology and Politics (GREAT) Institute resmi diperkenalkan ke publik pada Selasa (3/6/2025) di Jakarta Selatan. 

Lembaga ini menyebut dirinya membawa misi besar yakni mendukung pemikiran Presiden Prabowo Subianto yang digambarkan sebagai progresif revolusioner.

Lembaga ini dipimpin oleh Syahganda Nainggolan sebagai Ketua Dewan Direktur, didampingi Moh Jumhur Hidayat sebagai Ketua Dewan Pembina.

Keduanya dikenal aktif di berbagai forum kebangsaan, namun juga cukup sering tampil dengan sikap yang keras terhadap kebijakan pemerintah di masa lalu.

Syahganda mengatakan, kehadiran GREAT bukan untuk memperbanyak wacana, melainkan menjadi “mitra berpikir strategis” bagi Presiden Prabowo.

“Lembaga ini didirikan untuk menjadi mitra berpikir strategis pemikiran Presiden Prabowo Subianto yang sangat progresif revolusioner dan berpihak kepada kepentingan rakyat Indonesia,” beber Syahganda Nainggolan kepada wartawan, Selasa (3/5/2025).

Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa lembaga ini sejak awal secara ideologis berada dalam orbit kekuasaan.

Meskipun, di satu sisi Syahganda menyebut GREAT bakal tetap menjaga independensi dan terbuka untuk dialog dari berbagai kalangan.

“Kami tidak hadir untuk ditunggangi siapa pun, melainkan untuk memperkaya opsi kebijakan melalui pendekatan yang ideologis, rasional dan progresif,” kata Syahganda Nainggolan.

Lebih lanjut, Syahganda mengaku ingin menghidupkan kembali ruang nalar yang jernih dan produktif dalam perumusan kebijakan publik.

Sebagai bagian dari kegiatan awalnya, GREAT mengadakan kuliah umum bertajuk GREAT Lecture dengan menghadirkan sejarawan asal Australia yang dikenal karena kritiknya terhadap struktur ketimpangan global, Greg Poulgrain.

Kemudian, akan didatangkan juga pakar AI dan hukum pidana dari Oxford University, Utkarsh Saxena.

GREAT juga telah menggelar diskusi bertema “Prabowonomics” dengan menghadirkan sejumlah ekonom seperti Hatta Rajasa, Anthony Budiawan, Tito Sulistiyo, Dian Masyita, dan Perdana Wahyu Santosa. 

Diskusi tersebut lebih banyak membahas narasi ekonomi kerakyatan yang diklaim menjadi pijakan kebijakan Prabowo.

Lembaga ini membentuk beberapa desk tematik, mulai dari ekonomi, energi dan pangan, hingga transformasi digital dan geopolitik. 

Setiap desk disebut diisi oleh peneliti lintas generasi, meskipun tidak dijelaskan secara rinci siapa saja yang tergabung dan apa kontribusinya sejauh ini.

Rencananya, Syahganda juga menyatakan akan menggandeng sejumlah kampus dan lembaga riset, baik dalam negeri maupun luar negeri. 

Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya memperluas jaringan intelektual dan memperkuat basis data untuk kebijakan publik.

Syahganda turut menyoroti soal penyampaian kritik terhadap cara penyusunan kebijakan yang selama ini dianggap tertutup dan elitis.

“Kami ingin agar kebijakan tidak lagi disusun dalam ruang tertutup dan sekadar menguntungkan segelintir orang kaya yang dekat dengan kekuasaan, melainkan dalam cahaya pemikiran yang bisa diuji oleh publik,” pungkas dia.

Sumber: RMOL