Hasyibulloh menegaskan bahwa kepercayaan publik sangat ditentukan oleh konsistensi antara pernyataan dan realisasi kebijakan. Namun, ia melihat adanya ketidaksesuaian dalam hal tersebut pada sejumlah keputusan yang diambil Kementerian ESDM.
"Ini tidak konsisten dan terkesan menterinya 'tricky' terhadap rakyatnya sendiri," tuturnya.
Transparansi Kebijakan Energi Dianggap Minim
Aspek lain yang dikritik adalah kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Kenaikan harga BBM dan elpiji non-subsidi dinilai tidak diumumkan secara terbuka dan jelas kepada publik.
"Kebijakan publik di sektor energi diambil secara diam-diam, padahal dampaknya besar terhadap kondisi ekonomi masyarakat," jelas Hasyibulloh.
Ia menambahkan bahwa dampak dari kebijakan ini akan paling berat dirasakan oleh kelompok masyarakat menengah dan bawah, yang paling rentan terhadap gejolak harga kebutuhan pokok.
Artikel Terkait
Dibongkar! Pesan Rahasia JK ke Jokowi Soal Termul yang Bikin Gempar
UU PPRT Akhirnya Sah! Ini 12 Hak Pekerja Rumah Tangga yang Tak Bisa Lagi Diabaikan
Logo Babi di Acara Maulid Nabi: Intrik Politik atau Pelecehan Agama? Ini Analisis dan Tuntutannya
Bahlil Naikkan Harga BBM & LPG: Bumerang Politik Pertama untuk Pemerintahan Prabowo?