Rp3 Miliar untuk Pakaian Dinas? Gubernur Sumsel Buka Suara soal Anggaran Kontroversial Ini

Ia juga membuka peluang bahwa anggaran tersebut tidak akan terpakai seluruhnya. Jika dinilai tidak mendesak, dana tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih prioritas.

"Penentuan anggaran ada di OPD. Bisa saja tidak digunakan semua, bahkan bisa dipakai untuk kebutuhan lain," ujarnya.

Isu anggaran pakaian dinas ini mencuat di tengah gencarnya kampanye efisiensi belanja pemerintah di tingkat nasional. Selain pos pakaian dinas, sejumlah anggaran lain seperti rehabilitasi Griya Agung dan pemeliharaan fasilitas pejabat juga ikut disorot karena nilainya yang cukup besar.

Menanggapi berbagai kritik, Herman Deru memastikan bahwa seluruh proses penganggaran telah mengikuti mekanisme yang berlaku dan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi.

Ia meminta masyarakat untuk tidak langsung menilai angka dalam RUP sebagai belanja final. Pasalnya, angka tersebut masih melalui tahapan perencanaan dan penyesuaian sebelum benar-benar direalisasikan.