Ralat Omongan Hasto Soal PDIP Gak Bisa Duet dengan PKS-Demokrat, Masinton Pasaribu Kena Sanksi

"Saya sudah koordinasi dengan badan kehormatan. Sebelumnya, Pak Masinton sudah mendapat teguran lisan dan sekarang akan diberikan teguran lagi sesuai dengan AD/ART partai," kata Hasto kepada wartawan di JCC, Senayan, Jakarta, Sabtu (25/6).

Baca Juga: Sindir Anies yang Undang Tukang Bakso, Demokrat Balas Sekjen PDIP: Kok Dia yang 'Mencret'?

Hasto menegaskan setiap kader PDIP harus berbicara sesuai dengan ruang lingkupnya. "Setiap anggota partai harus berbicara sesuai dengan ruang lingkup," lanjutnya.

Politikus asal Yogyakarta itu menegaskan PDIP sulit membangun kerja sama dengan PKS dan Demokrat. "Sehingga itu merupakan hal yang rasional, hal yang biasa di dalam demokrasi. Ada suatu partai yang betul-betul bisa membangun kerja sama, ada yang berbeda," ujar Hasto.

Hasto juga menjelaskan sulit bagi partainya untuk berkoalisi dengan PKS yang berada di luar pemerintahan. Dia juga menyebutkan saat banyak kritik dari PKS terhadap Pemerintahan Jokowi. Hasto juga menjelaskan hal itu sejalan dengan ruang lingkup PKS yang berada di luar pemerintahan yang merupakan bagian dari check and balance dalam demokrasi.

"Sehingga tidak mungkin juga kita bekerja sama dengan Pak Jokowi, dan pada saat bersamaan ada (kerja sama dengan, red) pihak-pihak yang terus menyerang Pemerintahan Pak Jokowi dan kemudian dilakukan suatu penggalangan (seperti PKS, red)," jelasnya.

Terkait kerja sama dengan Demokrat, Hasto menjelaskan aspek historis di antara kedua partai masih bisa dilakukan proses rasionalisasi. Namun, PDIP juga melihat apa yang dilakukan selama Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tidak sesuai dengan dengan apa yang dijanjikan ke rakyat.

"Dalam disertasi saya juga menunjukkan ada perbedaan fundamental di dalam garis kebijakan politik luar negeri, politik pertahanan yang digariskan dari zaman Bung Karno, zaman Bu Mega dengan zaman Pak SBY," tuturnya.