Pasalnya, tiga deklarasi terakhir dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI) palsu hingga eks Narapidana (Napi) terorisme. Bahkan ada juga pengibaran bendera organisasi terlarang Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam salah satu acara.
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Reza Hariyadi mengatakan pola-pola stigmatisasi, framing, hingga mobilisasi politik biasanya menjadi alat untuk melakukan politik identitas. Tujuannya adalah memberikan opini publik buruk dan memberikan label negatif pada figur yang disasar.
“Ini tampak seperti komodifikasi politik identitas, siapa saja bisa disasar, dan Anies Baswedan sebagai figur capres bisa jadi target potensial. Mungkin motifnya untuk mencederai citranya di mata publik," ujar Reza kepada wartawan, Senin (27/6/2022).
Reza menilai, aksi dukungan Capres itu tidak benar-benar dilakukan oleh para deklarator. Agenda politik tersebut digelar secara terpola, sistematis dan diyakini ada desain politik tertentu di balik itu.
Ia menyebut aksi itu dapat memberi impresi politik yang bisa saja keliru kepada publik, seolah Anies dekat dengan kelompok yang dianggap radikal maupun intoleran.
"Ini bisa dimainkan oleh lawan politik untuk menyudutkan karena dicap Islam garis keras dan menjadi tantangan bagi Anies jika maju pilpres 2024", tutur Reza.
Artikel Terkait
Partai Prima Tantang Nasdem: Berani Naikkan PT ke 10 Persen, Kalau Sungguh-Sungguh!
Jokowi Dukung Revisi UU KPK 2024: Pengakuan Dosa atau Drama Politik 2029?
Usulan PT 7%: Ancaman Nyata bagi Kedaulatan Rakyat atau Cuma Rekayasa Politik?
Gibran vs Prabowo di 2029: Mampukah PSI dan Koalisi Strategis Jadi Penantang Serius?