"Kalau ada menghubungkan kepada misalnya urusan-urusan lain menyangkut misalnya kader partai. Ya tentu kita harus pertanyakan motivasinya apa. Kan enggak ada hubungannya ini, ACT dengan kader-kader partai yang pernah menjabat di kementerian atau yang pernah menjabat di kelembagaan."
Adapun pernyataan Fadli Zon disampaikan dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya @fadlizon. Menurut Fadli pemerintah tak seharusnya bersikap otoriter dengan mencabut izin ACT.
Menurutnya, audit dan membawa ke ranah hukum harus dilakukan. Hal itu agar ada upaya keadilan yang bisa ditegakan. Ia kemudian menyinggung oknum koruptor yang melakukan korupsi dana Bansos.
"Seharusnya jangan otoriter main cabut izin ACT. Audit n bawa ke ranah hukum, setidaknya ada usaha mencari keadilan. Apakah ini ulah oknum atau sistemik? Jgn salahkan klu logika ini dipakai pd oknum koruptor dana bansos di Kemensos," cuit Fadli Zon.
Sumber: suara.com
Artikel Terkait
Krisis Minyak Iran Makin Parah, Prabowo Turun Tangan Sendiri: Bukti Bahlil Gagal atau Akan Di-reshuffle?
Respons Santai Dedi Mulyadi soal Spanduk Shut Up KDM dan Bocoran Bonus Rp5 Miliar untuk Persib
Golkar Dikuasai Jokowi? Said Didu Beberkan Fakta di Balik Serangan ke JK
Bahlil Jadi Beban Prabowo? Ini Alasan Kuat Kenapa Menteri ESDM Harus Segera Di-Reshuffle