Ribuan Petani Tambak Lamongan Demo Minta Adanya Pupuk Bersubsidi

LAMONGAN – Ribuan petani tambak di Lamongan kembali turun ke jalan. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di tiga tempat sekaligus, yakni Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kantor DPRD dan Kantor Pemkab Lamongan, Rabu (24/8)

Pantauan redaksi suara nasional di lapangan, pertama massa menggelar aksi di depan Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang berada di jalan Nasional tepatnya Jalan Panglima Sudirman. Ditempat ini massa menggelar aksi kurang lebih dari satu jam.

Massa yang tergabung dalam gabungan kelompok tani beberapa kecamatan tersebut melakukan blokade setengah jalan dan sempat menimbulkan kemacetan cukup panjang di jalur nasional.

Dalam aksinya di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian massa ditemui oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sukriyah. Para pendemo mendesak Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sukriyah agar memperjuangkan nasib mereka untuk bisa mendapatkan kembali jatah pupuk bersubsidi.

Aksi demo kembali dilanjutkan di Kantor DPRD dan Pemkab Lamongan, massa juga mendesak Pemkab Lamongan agar memperjuangkan nasib petani tambak untuk bisa mendapatkan kembali jatah pupuk bersubsidi.

Koordinator Aksi Yusuf Fadeli menegaskan, sejak diterbitkannya Permentan No 10 tahun 2022 yang mengatur larangan pupuk bersubsidi diberikan oleh petani tambak dan juga tanaman holtikultura.

Ia mengatakan, saat ini petani tambak di Lamongan sangat kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Akibatnya, petani tambak terpaksa membeli pupuk non subsidi dengan harga yang lebih mahal.

“Intinya tujuan kami petani tambak meminta agar Permentan No 10 tahun 2022 ini dihapus, karena petani tambak di Lamongan khususnya sangat membutuhkan pupuk,” ucap Yusuf Fadeli.

Menurut dia, harusnya keluhan serta jeritan para petani untuk dapat pupuk subsidi ini didengarkan oleh pemerintah dan juga dapat direalisasikan. Jangan hanya janji-janji manis saja.

“Kami juga meminta keseriusan Bupati Lamongan dan DPRD untuk menyampaikan kepada Presiden Jokowi agar mencopot menteri pertanian dan perikanan,” tandas Yusuf kembali menegaskan.