"Jika dilihat tren penurunan angka kemiskinan Jawa Tengah dari 2017 sampai 2022, dapat diketahui rata–rata penurunan angka kemiskinan setiap tahun hanya mencapai 0,416 persen. Hasil ini sebenarnya menunjukkan bahwa roadmap target penurunan angka kemiskinan belum terlaksana secara baik," terangnya.
"Ketidaksesuaian antara realisasi dan roadmap target penurunan angka kemiskinan setiap tahun akan menyebabkan beratnya pencapaian target akhir masa RPJMD di bulan September 2022. Jika September 2022 sampai September 2023 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus menurunkan sebesar 3,5 persen, dirasa amat berat," imbuhnya.
Namun Fraksi PKS juga mengapresiasi tercapainya Realisasi PAD pada akhir 2022 yang mencapai Rp16.264.618.853.852 atau 100,76 persen dari target. Dibanding realisasi tahun anggaran 2021, penerimaan PAD mengalami peningkatan sebesar 9,65 persen atau Rp1.569.143.955.690. Realisasi PAD memberi kontribusi sebesar 67,30 persen terhadap keseluruhan Pendapatan Daerah.
Lanjut Jasiman, salah satu prioritas Pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022 adalah Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah, serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.
"Oleh karena itu pertanyaan mendasar bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, apakah realisasi tersebut sudah benar benar berbanding lurus dengan potensi PAD yang ada? Terutama pada jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), di mana harus dibandingkan dengan kepemilikan kendaraan bermotor di Jawa Tengah. Jika potensi PAD memang besar (terbukti realisasi lebih dari 100 persen), maka ke depan harus berani menggenjot PAD mencapai 75 persen dari total Pendapatan Daerah pada Tahun selanjutnya," demikian Jasiman.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Puan Maharani Bongkar Masalah Utang Whoosh: DPR Akan Usut Tuntas!
Prof Henri Balik Badan Bongkar Rekayasa Gibran Cawapres: Saya Kecewa dengan Jokowi!
Misteri Dewa Luhut di Balik Proyek Whoosh: Rahasia yang Baru Terungkap
Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Whoosh: Dugaan Markup Rp 60 Triliun dan Potensi Kerugian Negara