Sri Mulyani Layak Diperiksa KPK Soal Transaksi Janggal Rp349 T

POLHUKAM.ID -Transaksi janggal Rp349 triliun yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah sepatutnya jadi bahan untuk memeriksa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam mengatakan, Sri Mulyani wajib bertanggung jawab di hadapan hukum atas transaksi keuangan dengan nilai cukup fantastis itu.

"Saya kira Sri Mulyani memang sudah layak kemudian diperiksa oleh KPK," kata Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (7/7).

Saiful mengatakan, nominal transaksi Rp349 triliun bukan uang yang sedikit. Untuk itu, sangat objektif jika KPK melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Sri Mulyani.

"Ini kan soal management leadership Sri Mulyani, jadi mesti dilakukan pengusutan sampai ke akar-akarnya. Jika tidak, maka akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum pemerintahan Jokowi," kata Saiful.