POLHUKAM.ID - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyindir pemerintahan provinsi Jawa Tengah era kepemimpinan Ganjar Pranowo yang masih menetapkan upah minimum provinsi (UMP) di bawah Rp 2 juta. Dia menilai penghasilan tersebut tidak bisa mensejahterakan buruh.
Hal ini disampaikan Wakil Kepala Bidang Ketenagakerjaan (Wakabidnaker) DPP PKS Indra dalam diskusi bertajuk 'Hattrick Penderitaan Buruh Hari Ini, Cari Kerja Susah, Upah Murah, Hidup Semakin Payah' di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (15/7/2023).
Indra lantas membandingkan dengan UMP DKI Jakarta di masa kepemimpinan Anies Baswedan yang mencapai Rp4,9 juta. Diketahui, UMP Jawa Tengah tahun 2023 cuma Rp 1.958.169,69
"Jawa Tengah lebih parah lagi, satu koma. Satu koma, ini gubernur luar biasa ini. Ini gubernur siapa ini yang Jawa Tengah. Kami masih berterima kasih kepada gubernur yang memberikan UMP Rp 4,9 juta, Gubernur DKI Jakarta tentunya," kata Indra.
Tak hanya menyindir Ganjar, PKS juga menyindir Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia menilai pemerintah Jokowi tidak memiliki komitmen untuk mensejahterakan buruh.
Artikel Terkait
Zulhas Gagal? Harga Minyakita Tembus Rp23.000, Ini Bukti Karut-marut Tata Niaga Pangan!
Harga Minyakita Melambung di Atas HET, Pengamat: Ini Bukti Kegagalan Zulhas Sebagai Menko Pangan
Seskab Teddy Bungkam saat Dihujat Amien Rais? Ternyata Ini Alasannya yang Mengejutkan!
Viral! Dandim Ternate Bongkar Alasan di Balik Pembubaran Nobar Film Pesta Babi – Ternyata Demi Ini