POLHUKAM.ID -Presiden Joko Widodo blunder lagi, setelah membantah pernyataan pengamat ekonomi Faisal Basri, yang mengatakan hilirisasi nikel hanya menguntungkan China. Bantahan itu, menunjukan Presiden Jokowi tidak mendapat info yang valid.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, mengatakan, seharusnya dalam menanggapi pernyataan itu Presiden Jokowi bicara berdasarkan data.
"Harusnya menteri terkait membekali data-data yang akurat kepada Presiden Jokowi, sehingga apa yang disampaikan tepat dan akurat. Menurut saya, presiden blunder lagi,"" ujar Mulyanto dalam keterangannya, Senin (14/8).
Mulyanto prihatin, berdasarkan jawaban yang disampaikan ternyata presiden tidak dapat membedakan antara pendapatan devisa dari ekspor nikel yang sebesar Rp510 triliun dengan penerimaan negara dari komoditas nikel.
"Ini kan dua hal yang berbeda. Devisa masuk kepada investor, sementara penerimaan negara masuk dari pajak baik pph badan, ppn maupun bea ekspor, dll," jelas Mulyanto.
Artikel Terkait
Eggi Sudjana Usai Temui Jokowi: Minta Cekal Dicabut, Benarkah untuk Berobat?
Buni Yani Bongkar Taktik Jokowi Terima Eggi-Damai: Pecah Belah atau Jebakan Politik?
Roy Suryo Sindir Keras Eggi & Damai Usai Temui Jokowi: Ini Bedanya Pejuang dan Pecundang!
Roy Suryo Sindir Keras Eggi-Damai Usai Sowan ke Jokowi: Cuma Segitu, Kalian Pecundang!