POLHUKAM.ID -Selain tidak konsisten, pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dianggap tidak merespons isu-isu yang sangat krusial. Salah satunya tidak menyampaikan perkembangan atau nasib Ibukota Negara (IKN) Nusantara.
"Selain tidak konsisten, pidato Jokowi juga terlihat tidak merespons isu-isu penting yang sangat krusial," ujar analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/8).
Misalnya, kata Ubedilah, Jokowi tidak membahas soal pemberantasan korupsi pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR serta DPD RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8). Padahal, indeks korupsi Indonesia terpuruk, hanya mendapatkan skor 34.
"Pidato selama 27 menit itu sama sekali tidak ada kata pemberantasan korupsi, tetapi hanya menyebut pencegahan korupsi," terang Ubedilah.
Selain tidak menyampaikan soal pemberantasan korupsi, Presiden Jokowi juga sama sekali tidak menyampaikan hal krusial kedua, yakni soal demokrasi dan Pemilu 2024.
Artikel Terkait
Isu Kapolri Membangkang Prabowo: Opini Jahat atau Upaya Sistematis Serang Polri?
Misteri Dukungan Golkar 2029: Strategi Rahasia Bahlil untuk Kuasai Panggung Politik
Prabowo Dua Periode 2029: Cek Ombak Gerindra atau Sinyal Perang Koalisi?
Prabowo 2029: Siapa yang Akan Jadi Cawapres dan Mengubah Peta Politik?