POLHUKAM.ID - Keuangan negara di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo diproyeksi akan melonjak jelang purna tugasnya di tahun 2024 mendatang.
Mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu mengamati, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun 2024 akan menambah defisit anggaran negara atau utang.
"Dari RAPBN yang dibuat oleh Presiden Jokowi tahun 2024, membikin utang Rp 1.250 triliun, karena kalau tidak dilakukan negara bisa bangkrut," ujar Said Didu dalam podcast Refly Harun, yang dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (26/8).
Dari utang yang dialokasikan untuk kebutuhan tahun 2024, Said Didu mencatat perkiraan pemerintah megantongi pendapatan negara hingga Rp 2.781 triliun.
"Itu (jumlah pendapatan negara sebesar Rp 2.781 triliun) belum termasuk utang," sambungnya menegaskan.
Namun, Said Didu mengkalkulasi pendapatan negara yang disiapkan itu tidak cukup mencover kebutuhan yang membutuhkan anggaran lebih tinggi.
Dia mengurai, ada 7 komponen belanja wajib APBN yang harus direalisasikan pemerintah di setiap tahun anggaran antara lain gaji, pembayaran bunga dan pokok utang, biaya pendidikan 20 persen, transfer ke daerah, transfer ke desa, dan biaya kesehatan.
Artikel Terkait
Prabowo Dua Periode 2029: Rahasia Kepercayaan Diri Gerindra & Masa Depan Koalisi Tanpa Gibran
Isu Kapolri Membangkang Prabowo: Opini Jahat atau Upaya Sistematis Serang Polri?
Misteri Dukungan Golkar 2029: Strategi Rahasia Bahlil untuk Kuasai Panggung Politik
Prabowo Dua Periode 2029: Cek Ombak Gerindra atau Sinyal Perang Koalisi?