Demokrat Banten Desak DPP Tarik Dukungan ke Anies Baswedan: Teman Koalisi Aja Dikhianati Bagaimana Rakyat?

POLHUKAM.ID  - DPD Demokrat Banten mendesak DPP menarik dukungan kepada Anies Baswedan yang diusung Kolaisi Perubahan untuk Persatuan. Usulan penarikan dukungan terhadap Anies diduga buntut dipilihnya Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Cawapres.

Usulan pencabutan dukungan terhadap Anies Baswedan itu diungkapkan Ketua Bakomstrada DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Rochman Setiawan.

Rochman mendesak DPP Partai Demokrat mencabut dukungan terhadap Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 mendatang.

Rochman mengungkapkan, kader Partai Demokrat di Banten merasa sangat kecewa atas keputusan sepihak Partai NasDem menunjuk Cak Imin sebagai cawapres berduet dengan Anies Baswedan.

"Menurut kami, teman koalisi aja dikhianati, bagaimana Anies Baswedan bisa setia terhadap rakyat? Menurut kami Anies Baswedan sudah tidak pantas untuk didukung karena sudah berkhianat," kata Rochman saat dikonfirmasi SuaraBanten.id, Jumat (1/9/2023).

"Kami akan tetap loyal terhadap DPP, tapi kami akan menyampaikan kekecewaan kami ini ke DPP," ujarnya mengaku kecewa dengan penunjukan Cak Imin.

Bukan tanpa alasan, menurutnya, kekecewaan itu terjadi lantaran Anies Baswedan pernah mengirim surat dalam bentuk tulisan tangan untuk meminta Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres mendampinginya.

Namun, lanjutnya, tiba-tiba Anies Baswedan dikabarkan malah menyetujui sosok Cak Imin untuk berduet dengan dirinya dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Kami merasa kecewa dengan kejadian ini, kami kader Partai Demokrat di daerah merasa kecewa karena selama ini kami sudah berusaha membesarkan nama Anies. Maka kami minta kepada DPP memutuskan untuk tidak mendukung Anies Baswedan," tegasnya.

Ia pun menyampaikan, bahwa pihaknya tetap akan setia terhadap keputusan DPP Partai Demokrat bila nanti ke depannya harus berpindah dukungan terhadap sosok capres lain.

"Kami di daerah tentu tidak berandai-andai, tapi tentu kami akan tetap loyal dan fatsun terhadap keputusan ketum dan DPP," ungkapnya.