"Seolah-olah capres yang tidak didukung dirinya tidak akan membuat negara menjadi maju. Sebenarnya menghubungkan kepemimpinan presiden dengan majunya negara itu juga membuka borok kepemimpinanya sendiri," terang Ubedilah.
Di mana, kata Direktur Eksekutif Center for Social Political Economics and Law Studies (Cespels) ini, selama hampir 10 tahun, Indonesia pertumbuhan ekonominya stagnan di kisaran 5 persen, demokrasinya cacat dengan skor indeks 6,71, korupsinya merajalela dengan skor 34, dan rata-rata skor IQ anak Indonesia masih rendah dengan skor 78,49, serta usia lama pendidikan rata-rata masih SMP.
"Selain narasi Jokowi bermakna interventif, pernyataan Jokowi juga menyalahi prosedur dan etika bernegara, karena menyebutkan semua data yang dimilikinya bersumber dari BIN, TNI dan Polri," ujar Ubedilah.
Menurut Ubedilah, pernyataan Jokowi isinya benar, tetapi menjadi salah ketika disampaikan di forum Rakernas Relawan Seknas Jokowi, bahkan disampaikan secara terbuka di acara yang diliput media.
"Tentu pernyataan tersebut sangat berbahaya bagi proses politik elektoral menuju 2024, karena dalam bayang-bayang intelijen yang membaca pergerakan partai dan datanya digunakan presiden untuk kepentingan pemenangan kelompok politiknya," pungkas Ubedilah.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?