POLHUKAM.ID -Pemerintah harus menjelaskan kepada publik perihal kebijakan mengimpor beras di tahun politik, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.
“Kenapa setiap tahun politik selalu impor beras? Ini kan publik mempertanyakan itu semua,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/9).
Menurut Ujang, jika pemerintah tidak bisa menjelaskan alasan impor beras kepada publik, maka wajar jika muncul asumsi adanya penyelewengan dana untuk menghadapi Pemilu 2024.
“Ini impor menjadi salah satu jalan tol, atau jalan mulus untuk mencari pundi-pundi pendanaan menopang pemilu. Kan bisa jadi begitu asumsi orang-orang,” kata Dosen Universitas Al Azhar Indonesia ini.
Artikel Terkait
Menteri Bahlil Klaim Stok BBM Aman, IPO Minta Prabowo Waspada: Ini Risiko Krisis yang Disembunyikan?
Pertemuan Rahasia di Cikeas: Inikah Sinyal Awal Duet Anies-AHY untuk Pilpres 2029?
Robot atau Boneka? Rismon Sianipar Dituding Diremot dari Solo untuk Serang Roy Suryo
Anies Baswedan Datang Tanpa Undangan ke Halal Bihalal SBY, Demokrat: Panitia Tidak Mengundang