POLHUKAM.ID - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU tetap berkekuatan hukum secara sah, menuai kekecewaan dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB).
Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yang juga Koordinator AASB, Jumhur Hidayat meluapkan kekecewaan itu saat pihaknya bersama ratusan buruh beraksi di gedung MK, kemarin, Senin (2/10).
Menurutnya, hakim-hakim MK telah menjilat ludah mereka sendiri. Ini lantara ada klausul tafsir MK pada tahun 2020 yang mengurai dimaksud dengan sidang berikutnya adalah sidang DPR pertama setelah reses, untuk memutuskan suatu Perppu disetujui atau ditolak.
“Sementara DPR memutuskan persetujuan Perppu Cipta Kerja pada masa sidang DPR yang berikutnya lagi, dan ini berarti kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut lahirnya Perppu itu adalah bohong belaka,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (3/10).
Seharusnya, MK menyatakan cacat formil, tapi yang terjadi malah mengesahkan Perppu tersebut.
Artikel Terkait
Indro Tjahyono Sebut Gibran Harusnya Dimakzulkan, Ijazah SD dan Usia di Bawah 40 Jadi Alasan!
Prabowo: Pemimpin Indonesia Harus Ramah, tapi Tegas dan Tidak Boleh Lugu
PSI Ingatkan Publik: Jangan Buru-buru Anggap Jokowi Ditinggal Prabowo
Mendesak Evaluasi! Menteri Hukum Supratman Kini Jadi Sorotan