POLHUKAM.ID - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU tetap berkekuatan hukum secara sah, menuai kekecewaan dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh (AASB).
Ketua Umum DPP Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), yang juga Koordinator AASB, Jumhur Hidayat meluapkan kekecewaan itu saat pihaknya bersama ratusan buruh beraksi di gedung MK, kemarin, Senin (2/10).
Menurutnya, hakim-hakim MK telah menjilat ludah mereka sendiri. Ini lantara ada klausul tafsir MK pada tahun 2020 yang mengurai dimaksud dengan sidang berikutnya adalah sidang DPR pertama setelah reses, untuk memutuskan suatu Perppu disetujui atau ditolak.
“Sementara DPR memutuskan persetujuan Perppu Cipta Kerja pada masa sidang DPR yang berikutnya lagi, dan ini berarti kegentingan yang memaksa sebagai syarat absolut lahirnya Perppu itu adalah bohong belaka,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (3/10).
Seharusnya, MK menyatakan cacat formil, tapi yang terjadi malah mengesahkan Perppu tersebut.
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?