“Ini artinya MK telah menjilat-jilat ludahnya sendiri dengan melanggar taksir MK sendiri dan membenarkan pelanggaran konstitusi UUD 1945,” sambung Jumhur.
Aksi megawal putusan MK atas gugatan UU Ciptaker sempat rusuh. Kericuhan terjadi saat Majelis Hakim menyatakan dalil para pemohon tidak bisa diterima. Seketika kelompok buruh langsung melampiaskan amarah dengan melempari baliho raksasa bergambar 9 Hakim Konstitusi. Mereka turut membakar berbagai spanduk dan kayu-kayu dan meneriakkan “Jokowi mundur”.
Selanjutnya, kelompok buruh yang tergabung dalam AASB itu merangsek mendekati Gedung MK, namun mereka diadang oleh kelompok massa lain, yang diduga berasal dari massa Partai Buruh lantaran partai ini tidak menunjukkan kemarahan atas Putusan MK tersebut.
Akibatnya, aksi saling dorong dan lempar botol air mineral terjadi. Bentrokan akhirnya diredam oleh pimpinan aksi dari kedua kubu dari masing-masing mobil komandonya.
Dalam sidang ini, MK memutuskan bahwa UU 6/2023 tentang Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU tetap berkekuatan hukum secara sah. Ada sebanyak lima pihak yang menggugat UU Cipta Kerja karena dianggap cacat formil.
"Amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ungkap Ketua MK Anwar Usman.
Dalam keputusan ini ada perbedaan pendapat atau dissenting opinion dari empat orang Hakim MK. Mereka adalah Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Suhartono.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Sidang Isbat 1 Syawal 2026 Digelar Besok: Apakah Idul Fitri Jatuh pada 20 Maret?
Mahfud MD Bongkar Potensi Korupsi di Balik Program Makan Gratis: Ini Kata-Kata Kerasnya
Restorative Justice untuk Rismon: Mungkinkah Perkara Ijazah Palsu vs Jokowi Berakhir Damai?
Mantan Ketua PN Depok Lawan KPK di Praperadilan: Benarkah Penyitaan Rp850 Juta & Rp2,5 Miliar Itu Sah?