POLHUKAM.ID -Publik menunggu dengan harap-harap cemas keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.
Pembacaan putusan uji materiil Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilihan Umum itu akan digelar pada Senin (16/10) mendatang.
Direktur Penstudi Reformasi dan Anti Korupsi (Presisi) Demas Brian Wicaksono mengatakan bahwa uji materi batas usia capres-cawapres memang diajukan untuk meloloskan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka berlaga di Pilpres 2024.
"Posisinya terdesain sangat terang, dari sisi pemohon PSI dipimpin oleh Kaesang Pangarep, sedangkan ketua MK Anwar Usman yang merupakan adik ipar Jokowi," kata Demas kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/10).
Dengan fakta-fakta tersebut, menurut Demas, maka lengkaplah desain dinasti yang terjadi saat ini.
Demas mengungkapkan, sebenarnya objek perkara yang dimohonkan pada Pasal 169 UU 7/2017 tentang Pemilu terkait syarat calon presiden dan wakil presiden bukanlah persoalan konstitusional.
Karena konstitusi telah jelas mengatur pada Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan: Syarat menjadi Presiden adalah warga negara Indonesia, sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Artikel Terkait
Teddy Indra Wijaya: Dari Ajudan Jokowi ke Seskab Rasa Perdana Menteri – Naik Tak Wajar atau Buah Kepercayaan?
Gatot Nurmantyo Bongkar Alasan Dipecat Jokowi dari Panglima TNI: Saya Ditendang karena Tidak Nurut
Qodari Resmi Jabat Kepala Bakom: Gaya Komunikasi Pemerintah Berubah Total Jadi Lebih Agresif dan Siap Perang Narasi
Ray Rangkuti Kecam Reshuffle Kelima Prabowo: Cuma Mutasi Figur Lama, Nggak Ada Perubahan Signifikan